Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berharap, Penghargaan Achmad Bakrie Tak Ditolak

Kompas.com - 28/07/2011, 15:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Penghargaan Achmad Bakrie berharap agar masyarakat tidak mengaitkan apresiasi tahunan terhadap tokoh-tokoh berpengaruh ini dengan persoalan-persoalan yang selama ini diidentikan dengan pengusaha Aburizal Bakrie. Panitia berharap, mereka yang terpilih tidak menolak menerima penghargaan ini.

"Selalu ada kontroversi dalam hal seperti ini. Kami menghargai orang-orang yang menolak. Penolakan mereka tidak mempengaruhi pilihan kami. Mereka adalah tetap tokoh-tokoh-tokoh yang sudah membawa perubahan," ujar salah seorang penggagas Penghargaan Achmad Bakrie (PAB) Rizal Mallarangeng di Kantor Freedom Institute, Jakarta, Kamis (28/7/2011). Ia didampingi salah seorang juri PAB 2011 Ulil Abshar Abdalla.

Tahun ini PAB diberikan kepada enam orang yang dianggap berjasa di bidangnya masing-masing. Mereka adalah sejarawan maritin Adrian B. Lapian, novelis NH Dini, peneliti tumor Satyanegara, dan tiga orang ilmuwan yaitu Jatna Supriatna, FG Winarno, Hokky Situngkir. Mereka akan menerima trofi, piala, dan uang sebesar Rp 250 juta.

Beberapa tahun lalu, sejumlah tokoh seperti Goenawan Muhammad, Romo Frans Magnis Suseno dan Daoed Joesoef pernah menolak dan mengembalikan Penghargaan Achmad Bakrie dari Freedom Institute.

Goenawan terpilih mendapat penghargaan dalam bidang sastra pada tahun 2004. Ia mengembalikan penghargaan tersebut pada tahun 2010. Alasannya, ia kecewa dengan Aburizal Bakrie yang dianggapnya melakukan praktik kurang mulia dalam menjalankan bisnis dan politiknya.

Tahun 2007, Romo Magnis juga mengembalikan penghargaan tersebut. Sejak awal Magnis menolak menerima PAB karena menurutnya Aburizal belum memperlihatkan tanggungjawabnya kepada para korban lumpur Lapindo.

Menanggapi pengalaman penolakan ini, Rizal berpendapat, penghargaan Achmad Bakrie tidak perlu dicampuri dengan masalah di luar itu. Menurutnya, juri penghargaan ini berasal dari tokoh-tokoh independen, cerdas, dan kredibel.

"Penghargaan, ini tidak ada kaitannya dengan hal-hal lain. Ini sudah dilaksanakan sejak sembilan tahun lalu, tahun 2003, sebelum kejadian itu (lumpur Lapindo). Ini merupakan penghargaan untuk menghargai para pemikir. Ini bagian dari tradisi. Jangan dicampurkan dengan yang lain-lainnya," kata dia.

Hal yang sama juga diungkapkan Ulil. Menurutnya, keputusan yang sudah diambil dewan juri tidak bisa diubah oleh penolakan. Kata dia, tokoh-tokoh yang terpilih memang pantas mendapat apresiasi dan penghargaan.

"Kebijakan yang diambil dewan juri tidak bisa berubah meski terjadi penolakan ataupun ada yang meninggal sebelum menerima penghargaan ini. Penghargaan tetap akan diberikan kepada mereka," tegas Ulil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com