Menjaga Pelataran RI di Pulau Nipah

Akses komunikasi pun, Suari menambahkan, masih sangat terbatas karena mengandalkan telepon seluler. Apalagi, di Pulau Nipah sinyal milik operator di Singapura lebih kuat dan konsisten daripada operator dalam negeri.

Saat ini terdapat 90 prajurit marinir TNI AL yang bertugas di Pulau Nipah. Untuk menghindari rasa jenuh, mereka dibagi menjadi dua kelompok, 60 prajurit di Pulau Nipah dan 30 prajurit di Pulau Sambu yang dekat dengan pusat Kecamatan Belakang Padang.

Pasukan di bawah komando Suari telah menjalankan tugas selama hampir lima bulan dari target enam bulan. Selama bertugas, setidaknya uang lauk-pauk senilai Rp 21.000 per hari dan tunjangan pulau terluar tak berpenghuni senilai 150 persen gaji pokok terlambat cair, masing-masing dua bulan.

Dalam kondisi kesejahteraan prajurit serba tak memadahi tersebut, sebagaimana dituturkan Jarot Witono, empat kali dalam empat bulan terakhir kapal aparat Malaysia masuk ke perairan Pulau Nipah. Kapal-kapal tersebut kembali ke perairan internasional setelah diberi tembakan peringatan ke udara oleh prajurit jaga.

Kepada para prajurit, Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan, kehadiran mereka di Pulau Nipah memiliki dua makna yang tak terpisahkan. Pertama, menjaga kedaulatan wilayah Republik Indonesia. Kedua, mendukung kebijakan pengembangan ekonomi nasional.

”Untuk tunjangan di perbatasan, Kementerian Pertahanan akan terus mengupayakan perbaikan. Terhadap kendala yang ada, saya harapkan moril prajurit tetap tinggi dan tugas tetap bisa dilaksanakan dengan maksimal,” kata Sjafrie.

Pulau Nipah berjarak satu jam perjalanan kapal cepat ke arah barat Pulau Batam. Berhadapan langsung dengan Singapura dan jalur laut internasional, menjadikan peta geopolitik maupun ekonomi pulau itu strategis. Pasukan TNI disiagakan dan dirotasi setiap enam bulan sekali.

Pemerintah berencana mengembangkan Pulau Nipah menjadi kawasan terpadu di sektor ekonomi dan pertahanan-keamanan. Dari 43,37 hektar luas daratannya, 28,47 hektaa akan dikembangkan menjadi kawasan industri jasa maritim di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun 15 hektar lagi akan dikembangkan menjadi kawasan pertahanan-keamanan di bawah Kementerian Pertahanan. (LAKSANA AGUNG SAPUTRA)