Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suryadharma: PPP Bukan Partai Keluarga!

Kompas.com - 25/07/2011, 20:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali membantah jika dalam kepengurusan partainya yang baru terdapat praktek Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). Hal itu diungkapkan Suryadharma, karena istrinya yakni Wardatul Asriah, terpilih sebagai salah satu ketua dalam pengurus harian DPP PPP.

"Tidak ada itu (praktek KKN), kita bukan partai keluarga. Dia (Wardatul Asriah) itu berjuang sendiri, ketika menjadi anggota DPRD Bekasi, jadi bukan karena saya Ketua Umum, bukan karena saya menteri. Menjadi anggota DPR RI, dia juga berjuang sendiri. Jadi memang, itu sudah jadi pilihan karir untuk kehidupannya," ujar Suryadharma seusai mengumumkan kepengurusan DPP PPP di kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (25/7/2011).

Lebih lanjut, Suryadharma yang juga menjabat sebagai Menteri Agama itu menjelaskan, menjadi seorang anggota DPR itu berbeda pada masa Orde Baru dengan masa reformasi. Pasalnya, pada zaman reformasi itu seorang anggota DPR tidak dapat diberikan jabatan hanya dengan latar belakang keluarga.

Sementara itu dalam Orba hal, menurut Suryadharma, hal itu memungkinkan. "Apalagi dia juga mantan Sekretaris Cabang Kabupaten Bekasi, dan sekarang jadi anggota DPR RI dari Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta, dengan jumlah suara yang tidak sedikit. Jadi dia berjuang di tempatnya, saya berjuang di tempat saya," jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Suryadharma, ia meminta agar hal-hal tersebut agar tidak dijadikan permasalahan. Menurut Suryadharma, kepengurusan DPP PPP yang baru dibentuk oleh delapan formatur tersebut, merupakan keputusan yang diambil berdasarkan seleksi yang ketat tanpa ada unsur KKN. "Jadi menurut saya jangan sampai orang yang seperti itu kemudian terhambat karena faktor yang disebutkan tadi. Dan kalau mau ada yang permasalahkan, silahkan teliti track record-nya. Dia itu PNS, tapi berhenti. Kenapa berhenti, karena dia ingin ke politik," katanya.

Sebelumnya, hari ini PPP mengumumkan struktur kepengurusan DPP PPP periode 2011-2015. Keputusan struktur kepengurusan itu diambil melalui pembahasan delapan anggota formatur yang dibentuk saat Muktamar VII pada 3-6 Juli 2011 di Bandung.

Adapun, Wardatul Asriah termasuk dalam 55 nama yang masuk dalam susunan pengurus harian DPP PPP yang akan dipimpin oleh Suryadharma Ali sendiri. Selain itu, delapan anggota formatur itu juga membentuk susunan pengurus lainnya, yakni Pengurus Syariah (2 orang), Majelis Pertimbangan (17 orang), Majelis Pakar (18 orang), Mahkamah Partai (9 orang).

"Tentu ada yang senang, ada juga yang tidak senang. Yang pasti adalah ketua formatur bersama-sama anggotanya tidak bisa memuaskan semua pihak karena keterbatasan seat yang tersedia dibanding dengan minat yang demikian banyak, maka persaingan menjadi sangat ketat," kata Suryadharma saat membuka pembacaan susunan kepengurusan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com