Jasin: KPK Biasa Difitnah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Jasin membantah tuduhan yang dilancarkan M Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang kepada lembaga pimpinannya maupun kepada pribadinya.

Menurut Jasin, dia tidak pernah merekayasa kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet seperti yang dituduhkan Nazaruddin kepadanya. "Itu fitnah, jangan mengada-ngada. Nggak ada urusan sama saya. Saya nggak nyalonin ketua KPK lagi kok, buat apa?" kata Jasin saat dihubungi wartawan, Selasa (19/7/2011).

Nazaruddin dalam wawancaranya dengan Metro TV hari ini mengungkapkan bahwa sejumlah orang dalam KPK merekayasa kasusnya. Orang dalam yang dimaksud Nazaruddin tersebut adalah M Jasin, Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah. "Kalau yang merekayasa di dalam itu ada Chandra Hamzah, ada Jasin, itu semua teman-temannya Anas (Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum). Memang benar, mereka sering ketemu kok," katanya kepada Metro TV.

Mereka, kata Nazaruddin, merekayasa agar Nazaruddin menjadi tersangka sementara Anas Urbaningrum lolos dari jeratan kasus wisma atlet. Nazaruddin juga mengungkapkan bahwa Anas mengadakan pertemuan dengan Chandra dan Deputi Penindakan KPK, Ade Rahardja untuk menyepakati rekayasa kasusnya.

Menurut mantan bendahara Partai Demokrat ini, Anas menjanjikan kepada Ade dan Chandra bahwa Partai Demokrat akan membantu keduanya mendapatkan kursi pimpinan KPK 2011-2015. "Anas Urbaningrum dan Ade Rahardja dan Chandra mengadakan pertemuan yang deal-nya Anas tidak boleh dipanggil, Angelina, Mirwan, kasus hanya berhenti sampai di Nazaruddin. Chandra dan Ade akan jadi pimpinan KPK," paparnya.

Atas tuduhan tersebut, Jasin mengemukakan bahwa lembaga yang dipimpinnya itu memang kerap mendapat fitnah. Jasin lantas menantang Nazaruddin untuk membuktikan tudingannya itu dengan datang ke KPK. "Kalau berani, datang ke KPK, dia ngomong tanpa bukti, itu namanya fitnah. KPK sudah biasa difitnah," ucapnya.

Sementara Chandra M Hamzah, melalui Juru Bicara KPK, Johan Budi, mengatakan, "Itu tidak benar".