Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki: Jangan Ikut Campur Urusan Demokrat

Kompas.com - 11/07/2011, 19:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie meminta pihak luar partai tidak ikut campur dalam urusan internal Demokrat. Ia mengatakan, intervensi pihak luar berdampak pada upaya politisasi oleh pihak tertentu. Pernyataannya ini menanggapi komentar sejumlah pengamat bahwa dirinya tengah berupaya merebut kekuasaan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dengan mengirimkan pesan terhadap Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Pesan singkat yang dilayangkan Marzuki kepada SBY dinilai sengaja dikirimkan untuk mengkritik kepemimpinan Anas. Oleh karena itu, Marzuki membantah keras pandangan pengamat mengenai dirinya.

"Berkali-kali saya sampaikan orang luar jangan ikut campur urusan partai. Yang di luar kadang-kadang enggak mengerti. Jadi, orang yang ngomong itu enggak mengerti tentang Demokrat dan AD/ART partai. Sudah gitu, kenapa ikut ngomong? Mungkin dia dibayar untuk menghancurkan Demokrat," ucap Marzuki di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (11/7/2011).

Ketika dikonfirmasi siapa pihak luar yang dimaksud, Ketua DPR RI ini enggan menyebutkannya. "Enggak tahulah. Pokoknya, ada yang ngomong, pengamat. Ini orang luar kok ikut campur urusan partai, apa urusannya," tukasnya.

Menurutnya, hubungannya dengan Anas baik-baik saja. Ia pun tak berminat menjadi ketua umum seperti yang ditudingkan kepadanya. Pesan singkat melalui telepon seluler itu, kilahnya, bukan membahas sikap kepemimpinan Anas di Partai Demokrat. Ia hanya meminta SBY mengambil keputusan untuk menertibkan kader Demokrat yang saling serang.

"Bicara leadership, bukan bicara Anas Urbaningrum. Bicara kepemimpinan di Partai Demokrat yang kolektif kolegial. Kalau kepemimpinan kolektif ini antarpimpinannya sudah saling serang, ya artinya apa? Harus yang di atas yang turun tangan. Yang turun tangan siapa? Ya SBY," imbuhnya.

"Kita ini sudah berbagi tugas. Semua keputusan diatur oleh mekanisme partai. Kita juga sudah bagi tugas kok dan kita maju di kongres juga sama-sama, masa saya mau jatuhkan dia (Anas Urbaningrum). Ngapain saya mau jadi ketua umum? Mas Anas punya waktu banyak untuk mengurusi DPP," tuturnya.

Menurut Marzuki, baik dia maupun Anas tidak akan terpancing dengan adu domba yang diduga dilakukan pihak luar partai. "Kenapa orang luar ikut ribut, apalagi yang enggak ngerti saya. Sebelumnya, SMS komunikasi dengan Mas Anas, baru saya kirimkan SMS ke SBY. Isinya agar yang melanggar instruksi Ketua Umum dan Sekjen itu diberikan peringatan. Orang luar enggak mengerti komunikasi seperti ini," tandasnya.

Pada Jumat pekan lalu, Marzuki dikabarkan mengirimkan pesan kepada Presiden yang sebagian besar menyatakan manajemen dalam Partai Demokrat yang dinilainya tidak berjalan efektif. Hal ini merujuk pada sejumlah politisi Partai Demokrat seperti Ruhut Sitompul, Denny Kailimang, dan Amir Syamsuddin yang saling memojokkan dalam acara Jakarta Lawyers Club di TVOne.

Bunyi pesan singkat yang beredar: Saling serang antarpengurus partai bukan hanya kali ini, tapi sudah berkali-kali. Kelihatannya manajemen partai sudah tidak efektif lagi, apa pun perintah DPP. Ini masalah leadership. Memprihatinkan sekali, kita juga terkena imbas seolah tidak mempedulikan tentang kondisi partai. Mohon Kawanbin mengambil tindakan tegas untuk menyelamatkan partai, kami siap diperintah dan mendukung apa pun keputusan Kawanbin sebagai the founding father PD.

Akibat isi pesan singkat itulah, Marzuki dinilai oleh pengamat melakukan gerilya politik kepada Dewan Pembina untuk menelikung Rakornas Demokrat akhir Juli dan seolah mendorong kongres luar biasa (KLB) sebagai bentuk penyelamatan partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com