Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Gelar Rakornas, Bukan KLB

Kompas.com - 11/07/2011, 13:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menyatakan, partainya akan mengadakan Rapat Koordinasi Nasional Demokrat pada 23 Juli 2011. Ia menampik, rakornas itu sebagai kongres luar biasa karena ada indikasi perpecahan dalam tubuh partai tersebut.

"Kami nanti adakan rapat koordinasi nasional. Nanti kami satukan semua pemikiran partai dan amanah partai. Rakornas ini agar kami semua lebih solid. Enggak ada kongres luar biasa (KLB). Capek lho kongres itu, butuh biaya lagi, pikiran juga terkuras," tutur Sutan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/7/2011).

Ia membantah sinyalemen mengenai perpecahan di tubuh Partai Demokrat menyusul sejumlah tudingan yang dilontarkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin terkait aliran uang ilegal ke sejumlah petinggi dan politisi Partai Demokrat. Tudingan Nazaruddin, menurut Sutan, hanya dianggap sebagai kicauan semata.

Semua kader partai, kata Sutan, mendukung kepemimpinan Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Anas pun, kata Sutan, menjalankan tugasnya sebagai ketua umum dengan baik.

"Sampai sekarang orang-orang yang tidak mendukung Anas di kongres tahun lalu berbalik mendukung dia semua. Beliau itu menjalankan amanah kongres. Banyak pilkada yang dimenangkan PD, Ini kan prestasi beliau. Tidak benar ada perpecahan karena kubu-kubuan," ujarnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua. Ia juga menegaskan tak benar adanya KLB. "Hanya rakornas, tidak ada agenda KLB. Pemikiran bodoh itu kalau ada KLB. Kan baru kongres tahun lalu. Hanya ada beberapa figur yang bermasalah, jadi melebar ditanggapi semua pihak dan publik berpikir akan ada KLB. Tidak ada KLB itu," ujar Max.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Nasional
    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

    Nasional
    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Nasional
    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Nasional
    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Nasional
    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Nasional
    'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

    "Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

    [POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

    Nasional
    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    Nasional
    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com