Pungutan Dikeluhkan

Jakarta, Kompas - Pungutan terhadap siswa baru di sejumlah daerah dikeluhkan orangtua siswa karena jumlahnya dinilai cukup besar. Adapun alokasi kursi untuk siswa yang berasal dari keluarga miskin di sejumlah daerah ternyata tidak berjalan.

Di Kota Bengkulu, misalnya, siswa baru dan siswa pindahan dari luar kota yang akan bersekolah di Kota Bengkulu dipungut biaya Rp 1 juta-Rp 3 juta. Biaya tersebut tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pendidikan Gratis Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Bengkulu. Dalam peraturan itu dinyatakan, biaya bagi siswa SD Rp 1 juta, SMP Rp 2 juta, dan SMA/SMK Rp 3 juta. Aturan ini berlaku bagi sekolah negeri dan swasta.

Ketua Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Gianto menjelaskan bahwa pungutan tersebut karena siswa luar kota menikmati pelayanan dari anggaran yang disiapkan Kota Bengkulu.

Di Makassar, Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan (Sulsel) membentuk tim investigasi untuk menyelidiki maraknya dugaan berbagai pungutan dalam penerimaan siswa baru. Langkah itu diambil karena Dinas Pendidikan Sulsel menerima banyak keluhan dari orangtua siswa.

Sekretaris Dinas Pendidikan Sulsel Abdullah Djabbar, Kamis (7/7), mengatakan, Dinas Pendidikan Sulsel pada tahun ini mengalokasikan Rp 180 miliar untuk pendidikan gratis SD dan SMP sederajat di 24 kabupaten/ kota di Sulsel. ”Akan tetapi, tetap saja banyak keluhan soal maraknya pungutan pada siswa baru,” kata Djabbar.

Di Kota Cirebon, Jawa Barat, orangtua terkejut ketika dipungut sumbangan Rp 6 juta dan uang SPP Rp 485.000 per bulan di SMP Negeri 1 Cirebon yang berstatus RSBI.

Panitia penerimaan siswa baru SMPN I Cirebon Nursaidah mengatakan, sumbangan itu berdasarkan kesepakatan orangtua dan komite sekolah. Dana itu pun untuk kepentingan murid, seperti pembangunan laboratorium, dan berbagai fasilitas kelas.

Di Kota Tegal, Jawa Tengah, Ketua Dewan Pendidikan Kota Tegal Sisdiono Ahmad mengatakan sudah menerima keluhan dari banyak orangtua siswa soal banyaknya pungutan.

Di Surabaya, Jawa Timur, seluruh SD, SMP, SMA, dan SMK, termasuk RSBI, bebas biaya masuk sekolah. Wali murid hanya dibebani uang seragam yang bervariasi, Rp 500.000-Rp 650.000 per siswa. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, setiap sekolah negeri juga wajib menerima siswa miskin lima persen dari jumlah kursi.(ELN/UTI/ RIZ/REK/MKN/WIE/ETA)