Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Menteri yang Kurang Rajin

Kompas.com - 07/07/2011, 19:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, berdasarkan evaluasi UKP4 sejak Januari 2011, sekitar 50 persen kementerian berkinerja kurang baik.

Evaluasi dilakukan berdasarkan program kerja dan instruksi presiden, baik lisan maupun tertulis, yang berhasil dilaksanakan kementerian. Terkait hal ini, Kuntoro membantah bahwa pemerintahan tak berjalan efektif.

"Beberapa menteri kurang rajin, lha," kata Kuntoro kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (7/7/2011).

Ketika ditanya kementerian yang kurang berkinerja, Kuntoro enggan menjawabnya. Dikatakannya, sekitar 17 kementerian yang kurang berkinerja itu tersebar secara merata di bidang politik, hukum, dan keamanan, kesejahteraan rakyat, dan perekonomian.

Ketika ditanya penyebab kementerian tak berjalan, Kuntoro tak menjawabnya secara gamblang. Hal ini juga disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika membuka Sidang Kabinet Paripurna, Kamis. "Saya sudah mendapatkan laporan, kurang dari 50 persen (program dan instruksi) yang saudara laksanakan. Saya ingin mendapatkan laporan mana yang tidak bergerak dan mana yang sudah ditindaklanjuti," kata Presiden.

Pada Sidang Kabinet Paripurna tersebut, Presiden juga membahas tentang persiapan hari raya Idul Fitri 1432 H dan peringatan kemerdekaan ke-66 Republik Indonesia. Presiden menyatakan, konsentrasi para menteri biasanya terbagi selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri.

Pada saat itu, para menteri harus tetap menjalankan tugas harian sambil bekerja lebih untuk mempersiapkan segala hal terkait Ramadhan dan Idul Fitri. "Jadi, mari kita konsolidasikan semua kerja kita," katanya.

Yudhoyono meminta para menteri untuk bekerja keras dan saling bekerja sama sehingga bisa menjalankan semua tugas, khususnya selama Ramadhan, Idul Fitri, dan peringatan kemerdekaan Indonesia.

Dengan begitu, kata Yudhoyono, kinerja kabinet bisa maksimal sebelum dua tahun masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu II pada Oktober 2011. Dalam sidang kabinet tersebut, Yudhoyono juga meminta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono melaporkan prioritas kerja kabinet.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com