Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin Hilang, ke Mana Intelijen?

Kompas.com - 07/07/2011, 04:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai, ucapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memerintahkan aparat penegak hukum untuk mencari dan menangkap M Nazaruddin di Singapura hanya sebagai pencitraan. Pasalnya, dia mempertanyakan alasan Presiden sampai tidak bisa tahu keberadaan Nazaruddin yang saat ini dikabarkan sudah tidak lagi berada di Singapura.

"Anda bayangkan, bagaimana Presiden bisa salah ucap untuk buru Nazaruddin dan pulangkan dari Singapura, tetapi beberapa hari berikutnya, tiba-tiba Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Singapura mengatakan, Nazaruddin sudah keluar dari negaranya, jauh sebelum Presiden ucapkan pernyataannya itu. Nah, apa kerjaannya intelijen kita? Kan aneh. Walaupun, misalkan intelijen sudah bekerja, berarti pernyataan itu hanya sebagai pencitraan saja," ujar Ray kepada wartawan seusai mengikuti sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (6/7/2011).

Saat ini, Ray menambahkan, kasus hilangnya tersangka kasus dugaan suap dalam proyek pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang itu terkesan seperti sandiwara. Menurut dia, jika berbagai kasus yang menimpa Nazaruddin tidak diusut tuntas dengan serius oleh aparat penegak hukum, mungkin saja Nazaruddin tidak akan pernah kembali ke Indonesia.

"Lihat saja Nunun, dengan lihainya dia pergi-pergi ke mana-mana, tapi sampai sekarang kan tidak ketemu. Dan sebenarnya, salah satu yang sulit itu adalah untuk menghentikan Nazaruddin berbicara. Tetapi saya baca, dia saat ini akan terdiam sejenak karena semua pelurunya itu sudah habis. Ya, bisa saja nanti dia hanya mengulang kasus-kasus ini, dengan menyebutkan Anas atau Andi tersangkut kasus lainnya, tapi kan intinya, walaupun dia menyebutkan seribu kasus, ujung-ujungnya cuma satu," tambahnya.

Karena itu, lanjut Ray, berbagai upaya harus dilakukan oleh pemerintah untuk memulangkan Nazaruddin. Menurut dia, jika pemerintah gagal memulangkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut, sudah pasti kepercayaan masyarakat akan terus terkikis.

"Maksud saya, pemerintah kita harus punya malu karena bagaimana tiba-tiba Kemenlu Singapura itu bisa mengatakan yang bersangkutan tidak ada di Singapura. Apa kerja intelijen kita, bagaimana dia tidak bisa melacak, padahal Presiden bilang buru, tetapi tidak ada klarifikasi. Inilah yang harus segera dibenahi agar bisa memulangkan Nazaruddin itu," tukasnya.

Seperti diberitakan, Kementerian Luar Negeri Singapura menegaskan bahwa M Nazaruddin tak lagi berada di Singapura. Hal ini disampaikan Kementerian Luar Negeri Singapura melalui siaran pers yang dapat diakses di http://www.mfa.gov.sg/.

M Nazaruddin masuk dalam daftar pencarian orang Kepolisian Internasional (Interpol) atau buron internasional setelah KPK mengajukan penerbitan red notice atas nama Nazaruddin melalui Mabes Polri. Interpol telah mengirimkan data-data tentang Nazaruddin kepada 188 negara yang menjadi anggotanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

    PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

    Nasional
    Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

    Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

    Nasional
    Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

    Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

    Nasional
    Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

    Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

    Nasional
    Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

    Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

    Nasional
    Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

    Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

    Nasional
    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Nasional
    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Nasional
    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Nasional
    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Nasional
    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Nasional
    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    Nasional
    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com