Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Tahan Amrun Daulay

Kompas.com - 05/07/2011, 16:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menahan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat, Amrun Daulay, Selasa (5/7/2011). Mantan Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial tahun 2004 itu adalah tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan sapi impor dan mesin jahit di Depsos pada 2004.

Seusai menjalani pemeriksaan di KPK, Selasa, Amrun langsung dibawa dengan mobil tahanan menuju Rumah Tahanan Polres Jakarta Timur. "Terhitung sejak hari ini hingga 20 hari pertama," tulis siaran pers KPK.

Menanggapi penahanannya, Amrun tampak pasrah. "Ini risiko jabatan, makin cepat makin baik," katanya.

Namun, dia berpendapat bahwa kasus pengadaan sapi impor dan mesin jahit yang menjeratnya bukanlah perkara korupsi. "Ini hanya pelanggaran administrasi," ujarnya. "Saya tidak memakan uang negara."

KPK menetapkan Amrun sebagai tersangka berdasarkan pengembangan penyidikan terhadap perkara dugaan korupsi sapi impor dan mesin jahit Depsos yang menjerat Mensos saat itu, Bachtiar Chamsyah.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan tersebut divonis satu tahun delapan bulan dalam kasus tersebut. Sementara Amrun selaku Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Depos saat itu diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan bersama-sama Bachtiar dalam pengadaan sapi impor dan mesin jahit 2004. Amrun diduga terlibat dalam proses penunjukan langsung terkait proyek pengadaan itu.

Juru Bicara KPK Johan Budi menambahkan, Amrun juga diduga menerima pemberian terkait proyek tersebut. Atas perbuatannya, Amrun disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 dan atau Pasal 11 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com