Nazaruddin Segera Menjadi Buronan

”Tak sulit untuk memberhentikan dia. Namun, prioritas bukan itu. Yang jelas, tidak mungkin dia ke Senayan (DPR) lagi,” kata Mubarok. Ia melanjutkan, ”Yang penting, dia ditangkap dahulu.”

Mubarok menilai informasi lewat Blackberry Messenger yang disebut berasal dari Nazaruddin, yang menuduh sejumlah kader Partai Demokrat menerima dana terkait proyek wisma atlet, merupakan kebohongan belaka. ”Langkah itu tak berarti apa-apa dan justru semakin menyulitkan Nazaruddin. Yang berkepentingan agar Nazaruddin tak pulang-pulang ke Tanah Air itu justru pihak lain,” kata dia lagi. Namun, Mubarok tak menyebutkan siapa pihak lain yang dia maksudkan tersebut.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR Saan Mustopa menambahkan, partainya belum membicarakan kemungkinan memberhentikan Nazaruddin dari DPR. Namun, menilik perkembangan sejauh ini, pemberhentian pasti akan dibahas sesuai dengan mekanisme partai. ”Demokrat berkepentingan Nazaruddin pulang agar menyampaikan semuanya kepada penegak hukum,” ujarnya.

Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Nudirman Munir menyebutkan, mulai Kamis lusa, BK DPR akan mengundang sejumlah pihak untuk mengklarifikasi bukti awal terkait kasus yang ditangani BK. Ia hanya menyebutkan, kasus itu, antara lain, adalah yang menyita perhatian publik dan terpublikasi luas di media massa. Apakah kasus tersebut termasuk dugaan suap oleh anggota DPR dari Partai Demokrat, Nudirman hanya menjawab pendek, ”Mudah-mudahan.”

Harus diawasi terus

Di Gorontalo, mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengingatkan masyarakat, pers, dan anggota DPR untuk secara ketat mengawasi penuntasan kasus suap proyek wisma atlet, yang diduga melibatkan kader Partai Demokrat. Selain itu, polisi, jaksa, atau KPK harus diberikan kepercayaan penuh untuk menuntaskan kasus tersebut.

”Aparat hukum harus mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” ujar Kalla.

Sosiolog dari Universitas Negeri Gorontalo, Funco Tanipu, menambahkan, kasus suap yang diduga melibatkan kader Partai Demokrat menjadi ajang pembuktian bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Berdasarkan pengalaman selama ini, pemberantasan korupsi di Indonesia belum pernah serius dan tuntas. Misalnya, kasus pemberian dana talangan kepada Bank Century juga masih menggantung.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi menambahkan, KPK harus tetap responsif terhadap informasi yang disampaikan Nazaruddin. Itu bisa dianggap sebagai informasi awal untuk ditindaklanjuti.(ray/dik/faj/apo/tra)