Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wa Ode Didukung Amien Rais

Kompas.com - 20/06/2011, 10:44 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Badan Anggaran DPR Wa Ode Nurhayati menegaskan, dirinya akan terus membongkar permainan pimpinan dan anggota DPR yang menjadi calo anggaran Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID).

Pasalnya, pendiri dan Ketua Majelis Penasihat Partai (MPP) DPP Partai Amanat Nasional Amien Rais berada di belakangnya untuk membongkar praktik calo anggaran selama ini.

"Selain ada dukungan Pak Amien dan DPP PAN, saya juga tidak bersalah dan ikut dalam praktik percaloan anggaran DPID tersebut," tandas wanita berjilbab, yang juga alumnus aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu, saat berbicara dalam diskusi Koalisi Anti Mafia Anggaran DPR, Minggu sore di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jalan Diponegoro, Jakarta.

Menurut Wa Ode, melalui pimpinan DPP PAN Arya Bima, Amien Rais memintanya untuk terus menegakkan kebenaran. "Pak Amien minta jangan takut kalau kita benar," tambah dia.

Sebagaimana diberitakan sejumlah media baru-baru ini, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menuding Wa Ode terlibat dalam praktik percaloan anggaran DPID di Badan Anggaran DPR.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengaku telah menyerahkan dokumen keterlibatan kedua anggota DPR itu ke KPK untuk diselidiki lebih lanjut, dua pekan lalu.

Dari catatan rapat tertutup Badan Anggaran DPR, 30 Mei lalu, yang dilaporkan MAKI, seseorang yang bernama Haris Surahman melaporkan kepada Badan Anggaran bahwa ia telah melakukan pertemuan dengan Wa Ode terkait DPID di Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Minahasa.

Untuk meloloskan anggaran DPID, setiap daerah dimintai sebesar Rp 40 miliar, Wa Ode meminta uang total Rp 6 miliar. Setelah dibayar, ternyata anggaran tersebut sama sekali tidak terealisasi. Haris pun meminta Wa Ode mengembalikan uangnya. Wa Ode kemudian mengembalikan Rp 4 miliar dari Rp 6,9 miliar yang diterimanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas dan Perempuan

    Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas dan Perempuan

    Nasional
    Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

    Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

    Nasional
    Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

    Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

    Nasional
    Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

    Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

    Nasional
    Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

    Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

    Nasional
    Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

    Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

    Nasional
    KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

    KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

    Nasional
    Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

    Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

    Nasional
    KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

    KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

    Nasional
    Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

    Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

    Nasional
    Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

    Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

    Nasional
    Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

    Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

    Nasional
    Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

    Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

    Nasional
    [POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

    [POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

    [POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com