Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Rapat Banggar Seharusnya Terbuka

Kompas.com - 19/06/2011, 21:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch Danang Widoyoko menilai, seharusnya rapat penentuan anggaran di badan anggaran DPR digelar secara terbuka. Dengan demikian masyarakat melalui media dapat mengawasi proses penganggaran di DPR sehingga meminimalisasi praktik calo anggaran di DPR. 

"Kita tidak pernah membuka proyek apa saja yang sedang dianggarkan ke depannya di banggar. Mestinya rapat di banggar itu terbuka. Hanya dengan membuka itu, kita bisa mendapatkan informasi, praktik-praktik negosiasi di belakang meja bisa ditekan," kata Danang dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (19/6/2011).

Menurutnya, praktik calo anggaran di DPR bukan suatu hal yang baru. Fungsi penganggaran DPR merupakan sumber dana terbesar untuk para anggota dewan. "Sumber pendanaan paling besar para politisi ya di sini, di badan anggaran," ucap Danang. 

Peneliti ICW Abdullah Dahlan menambahkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seharusnya rapat bersifat terbuka. Sebab, rapat banggar yang membahas kepentingan publik bukan merupakan suatu rahasia negara. "Tidak ada alasan pembahasan anggaran tertutup karena domain angaran, domain publik, bukan domain rahasia negara," katanya. 

Proses penentuan anggaran di DPR yang tertutup, lanjut Abdullah, dapat mempersubur praktik korupsi di DPR. "Sulit terkontrol publik, proses pengambilan keputusan di anggaran, potensial terjadi korupsi," katanya. 

Abdullah sepakat jika zona pembahasan anggaran di DPR menjadi zona publik. Sebab, kewenangan banggar yang luar biasa perlu mendapat pengawasan publik. Partai politik yang ada, menurutnya, tidak dapat diandalkan dalam mengawasi praktek penetuan anggaran di banggar. "Partai politik justru memanfaatkan proses tertutup itu," katanya. 

Banggar hanya menjadi alat kelengkapan strategis yang potensial bagi parpol mengambil keuntungan. "Kita tidak ingin proses di banggar mengacaukan penyusunan APBN secara normal. Normalnya, APBN dirancang dari bawah. Kalau perencanaan dari bawah dikacaukan kepentingan politik dalam proses pengangaran, maka aspirasi masyarakat di bawah akan terkalahkan," kata Abdullah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com