Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Rapat Banggar Seharusnya Terbuka

Kompas.com - 19/06/2011, 21:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch Danang Widoyoko menilai, seharusnya rapat penentuan anggaran di badan anggaran DPR digelar secara terbuka. Dengan demikian masyarakat melalui media dapat mengawasi proses penganggaran di DPR sehingga meminimalisasi praktik calo anggaran di DPR. 

"Kita tidak pernah membuka proyek apa saja yang sedang dianggarkan ke depannya di banggar. Mestinya rapat di banggar itu terbuka. Hanya dengan membuka itu, kita bisa mendapatkan informasi, praktik-praktik negosiasi di belakang meja bisa ditekan," kata Danang dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (19/6/2011).

Menurutnya, praktik calo anggaran di DPR bukan suatu hal yang baru. Fungsi penganggaran DPR merupakan sumber dana terbesar untuk para anggota dewan. "Sumber pendanaan paling besar para politisi ya di sini, di badan anggaran," ucap Danang. 

Peneliti ICW Abdullah Dahlan menambahkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seharusnya rapat bersifat terbuka. Sebab, rapat banggar yang membahas kepentingan publik bukan merupakan suatu rahasia negara. "Tidak ada alasan pembahasan anggaran tertutup karena domain angaran, domain publik, bukan domain rahasia negara," katanya. 

Proses penentuan anggaran di DPR yang tertutup, lanjut Abdullah, dapat mempersubur praktik korupsi di DPR. "Sulit terkontrol publik, proses pengambilan keputusan di anggaran, potensial terjadi korupsi," katanya. 

Abdullah sepakat jika zona pembahasan anggaran di DPR menjadi zona publik. Sebab, kewenangan banggar yang luar biasa perlu mendapat pengawasan publik. Partai politik yang ada, menurutnya, tidak dapat diandalkan dalam mengawasi praktek penetuan anggaran di banggar. "Partai politik justru memanfaatkan proses tertutup itu," katanya. 

Banggar hanya menjadi alat kelengkapan strategis yang potensial bagi parpol mengambil keuntungan. "Kita tidak ingin proses di banggar mengacaukan penyusunan APBN secara normal. Normalnya, APBN dirancang dari bawah. Kalau perencanaan dari bawah dikacaukan kepentingan politik dalam proses pengangaran, maka aspirasi masyarakat di bawah akan terkalahkan," kata Abdullah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] TWK KPK Diduga untuk Gagalkan Penangkapan Harun Masiku | Yusril Bantah Copot Afriansyah Noor

[POPULER NASIONAL] TWK KPK Diduga untuk Gagalkan Penangkapan Harun Masiku | Yusril Bantah Copot Afriansyah Noor

Nasional
Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com