Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wa Ode: Saya Diminta Mundur

Kompas.com - 19/06/2011, 18:03 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Badan Anggaran DPR, Wa Ode Nurhayati, mengaku diminta mundur dari keanggotaan DPR menyusul pernyataannya di media soal indikasi praktik calo anggaran di DPR. 

Menurut Wa Ode, permintaan agar dia mundur tersebut datang dari pimpinan DPR yang disampaikan melalui Badan Kehormatan DPR kepada fraksinya, Partai Amanat Nasional. "Memang ada kalimat-kalimat ke internal fraksi kalau bisa, Wa Ode mundur dari DPR. Ada penyampaian dari BK, Pak Nudirman Munir, yang katanya Wa Ode mengundurkan diri karena beberapa kesalahan," katanya seusai menghadiri diskusi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Jakarta, Minggu (19/6/2011). 

Permintaan agar Wa Ode mengundurkan diri itu, lanjutnya, bukan merupakan permintaan kolektif pimpinan. "Pak Taufik Kurniawan (pimpinan DPR asal fraksi PAN) tidak ya," ujarnya. 

Dia juga mengatakan, permintaan tersebut merupakan hasil rapat internal BK. "Itu hasil rapat internal BK, silakan konfirmasi dulu ke BK," ucapnya. 

Pada Jumat (24/6/2011) pekan depan, kata Wa Ode, BK DPR akan memanggilnya. Namun, Wa Ode belum mengetahui apa agenda pemanggilan BK tersebut. Jika memang dia pada akhirnya diminta mundur, mantan aktivis itu mengaku siap jika dia bersalah. Namun, menurut Wa Ode, tidak ada bukti yang mengindikasikan kesalahannya. 

Wa Ode juga merasa prihatin jika BK memutuskan sanksi untuknya tanpa meminta keterangan Wa Ode terlebih dahulu. "Saya prihatin, beliau tahu anggota Dewan punya hak membela diri. Kedua, kenapa sudah omongin saksi, padahal saya belum pernah dipanggil?" ujarnya. 

Seharusnya, lanjut dia, BK meminta Wa Ode menunjukkan bukti-bukti adanya pelanggaran dalam penganggaran di DPR seperti yang dia sebutkan di media. "Harusnya kalau saya dipanggil, ditanya, mana datanya? Sudah di-publish, surat Menkeu yang cacat, surat Anis Matta yang bilang telah final, tidak ada lagi rapat. Sampai saat ini saya belum dipanggil BK, tapi BK confident saya akan diberi sanksi. Minimal digeser dari Banggar, maksimal keluar dari DPR," ucapnya. 

Sebelumnya, dalam acara talkshow Mata Najwa di Metro TV, Wa Ode menyampaikan indikasi praktik calo anggaran di DPR. Dia juga mengatakan bahwa praktik mafia anggaran di DPR akibat kesalahan pimpinan DPR. Menanggapi pernyataan Wa Ode itu, Ketua DPR Marzuki Alie melaporkannya ke BK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

    Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

    Nasional
    Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

    Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

    Nasional
    Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

    Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

    Nasional
    Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

    Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

    Nasional
    Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

    Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

    Nasional
    PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

    PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

    Nasional
    Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

    Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

    Nasional
    Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

    Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

    Nasional
    Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

    Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

    Nasional
    Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

    Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

    Nasional
    Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

    Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

    Nasional
    Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

    Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

    Nasional
    Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

    Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

    Nasional
    Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

    Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

    Nasional
    ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

    ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com