Setiap Sidang, Pengamanan Ba'asyir Rp 40 Juta

Kompas.com - 16/06/2011, 13:02 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Baharudin Djafar mengungkapkan, biaya pengamanan terdakwa kasus dugaan terorisme Abu Bakar Ba'asyir mencapai Rp 40 juta setiap kali sidang. Untuk pembacaan vonis hari ini, biaya tersebut diperkirakan tiga kali lipat dari biasanya karena jumlah personil pengamanan ditingkatkan.

"Biaya pengamanannya sekitar Rp 40 juta tiap sidang," ujar Baharudin, Kamis (16/6/2011), saat dijumpai di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, di Jalan Ampera Raya, Jakarta.

Menurut Baharudin, biaya itu dikeluarkan untuk konsumsi para personil di lapangan. Adapun, dalam pengamanan sidang vonis Ba'asyir kali ini sebanyak 3.831 personel dikerahkan dari Polri dan TNI. Jumlah ini meningkat sampai tiga kali lipat dibandingkan sidang-sidang sebelumnya yang hanya mencapai 500-1000 personil.

Sidang vonis kali ini merupakan sidang ke-21 yang harus dijalani amir Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) itu. Pada sidang kali ini, polisi menurunkan nyaris sseluruh kekuatannya mulai dari pasukan gegana, brimob, hingga sniper. Kendaraan taktis seperti baracuda dan water canon juga diturunkan.

Ba'asyir akan divonis terkait dugaan keterlibatan dalam pelatihan militer kelompok teroris di Aceh hari ini. Ba'asyir dituntut hukuman penjara seumur hidup oleh jaksa sesuai Pasal 14 Jo Pasal 11 UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme. Menurut jaksa, Ba'asyir terbukti merencanakan pelatihan militer bersama Dulmatin, menggerakan para perserta, hingga mengumpulkan dana dari berbagai pihak dengan total sekitar Rp 1 miliar untuk segala kebutuhan pelatihan.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kisah Pendamping Desa yang Sukses Antarkan Anaknya jadi Lulusan Terbaik Akpol

    Kisah Pendamping Desa yang Sukses Antarkan Anaknya jadi Lulusan Terbaik Akpol

    Nasional
    KSAD Pantau Laporan Pengadaan Lab PCR di RS TNI AD

    KSAD Pantau Laporan Pengadaan Lab PCR di RS TNI AD

    Nasional
    Tarif Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Dinilai Masih Terlalu Mahal

    Tarif Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Dinilai Masih Terlalu Mahal

    Nasional
    Wapres Ingin SMAN 4 Sukabumi Jadi Contoh Belajar Tatap Muka di Zona Hijau

    Wapres Ingin SMAN 4 Sukabumi Jadi Contoh Belajar Tatap Muka di Zona Hijau

    Nasional
    SKB CPNS 2019 Dijadwalkan September-Oktober, Menpan RB Pastikan Protokol Kesehatan Diterapkan

    SKB CPNS 2019 Dijadwalkan September-Oktober, Menpan RB Pastikan Protokol Kesehatan Diterapkan

    Nasional
    Menteri Nadiem Teken Permendikbud Keringanan Biaya Kuliah

    Menteri Nadiem Teken Permendikbud Keringanan Biaya Kuliah

    Nasional
    Kementerian PPPA Sebut Media Sosial Kini Dipakai untuk Rekrut Anak dalam Aksi Terorisme

    Kementerian PPPA Sebut Media Sosial Kini Dipakai untuk Rekrut Anak dalam Aksi Terorisme

    Nasional
    Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

    Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

    Nasional
    Mendagri: Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

    Mendagri: Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

    Nasional
    Sekjen MUI Nilai RUU Cipta Kerja Beri Kewenangan Berlebih ke Presiden

    Sekjen MUI Nilai RUU Cipta Kerja Beri Kewenangan Berlebih ke Presiden

    Nasional
    Pimpinan KPK Sebut Erick Thohir Bicarakan Potensi Korupsi di BUMN

    Pimpinan KPK Sebut Erick Thohir Bicarakan Potensi Korupsi di BUMN

    Nasional
    Soal Pembelian Osprey, Kemenhan Belum Merujuk Merek Tertentu

    Soal Pembelian Osprey, Kemenhan Belum Merujuk Merek Tertentu

    Nasional
    KPK dan Kemenag Luncurkan Buku Gratifikasi dalam Perspektif Agama

    KPK dan Kemenag Luncurkan Buku Gratifikasi dalam Perspektif Agama

    Nasional
    Kemenkes Telah Salurkan Insentif ke 166.029 Tenaga Kesehatan

    Kemenkes Telah Salurkan Insentif ke 166.029 Tenaga Kesehatan

    Nasional
    Kasus Perkosaan Anak di Lampung, Komnas Perempuan Minta Sistem Rekrutmen Rumah Aman Dibenahi

    Kasus Perkosaan Anak di Lampung, Komnas Perempuan Minta Sistem Rekrutmen Rumah Aman Dibenahi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X