KPK Mengaku Tetap Tidak Tahu

Jakarta, Kompas - Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (14/6), sekali lagi mengaku belum tahu di mana posisi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Namun, KPK menyatakan akan memanggil paksa Nazaruddin setelah pemanggilan yang ketiga tidak dipatuhi.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Jakarta mengatakan, panggilan kedua kepada Nazaruddin sudah dilayangkan pada Senin dan Selasa. Surat panggilan dialamatkan KPK ke tiga tempat, yaitu kediaman Nazaruddin di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan; Sekretariat Jenderal DPR; dan Fraksi Partai Demokrat.

”Hari Senin sudah dilayangkan panggilan kedua kepada Pak Nazaruddin dalam kaitan kasus penyidikan dugaan suap ke Sekretaris Kemenpora. Surat yang dialamatkan ke rumah sudah kami koordinasikan dengan RT dan kelurahan setempat. Kemudian hari ini (Selasa) kami layangkan ke Sekjen DPR dan Fraksi Partai Demokrat. Kami panggil sebagai saksi untuk pemeriksaan hari Kamis,” ujar Johan di Jakarta, Selasa.

Johan mengatakan, dalam surat panggilan kedua kepada Nazaruddin, KPK tidak menyertakan surat untuk membawa yang bersangkutan diperiksa. ”Lah, yang bersangkutan juga tidak ada,” kata Johan.

Menurut dia, sesuai ketentuan, pada panggilan ketiga karena kasusnya dalam tahap penyidikan, KPK akan memanggil paksa Nazaruddin. Namun, Johan belum merinci bagaimana panggilan paksa itu dilakukan. ”Itu nanti, kan, kami masih harus melihat pada panggilan kedua itu yang bersangkutan datang atau enggak. Tentu ada mekanisme pemanggilan ketiga, tapi terlalu dini untuk menjawab pertanyaan yang belum terjadi. Sampai hari ini belum ada informasi maupun konfirmasi dari yang bersangkutan mengenai posisinya di mana sekarang berada,” ujarnya.

Sementara untuk pemeriksaan terhadap Nazaruddin dalam penyelidikan dugaan korupsi revitalitasi pengadaan sarana dan prasarana di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional, Johan mengatakan belum akan dilakukan lagi. Hal yang sama juga dilakukan terhadap panggilan pemeriksaan untuk istri Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Menurut Johan, Neneng terafiliasi dengan perusahaan pemenang tender dalam pengadaan tersebut.

Kemarin, KPK juga memeriksa tersangka suap terkait pembangunan wisma atlet SEA Games Jakabaring, Palembang, mantan Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam. Seusai pemeriksaan Wafid tak mau memberikan sedikit pun keterangan.

Di wilayah Nazaruddin

Sementara itu, kemarin, beberapa orang kader Partai Demokrat di wilayah terpilihnya Nazaruddin sebagai anggota DPR, yakni Daerah Pemilihan Jawa Timur IV, Jember, dan Lumajang, menyatakan kecewa terhadap Nazaruddin karena tidak pernah datang lagi menyerap aspirasi rakyat dan memperjuangkan wilayah itu.

Hal ini diungkapkan Ketua Pengurus Anak Cabang Partai Demokrat Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur, Jupriadi, kepada Kompas di Jember, kemarin. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Lumajang Heru Laksono dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Jember Saptono Yusuf.

Ketua PAC Partai Demokrat Kecamatan Umbulsari Edi Santoso menyatakan harapannya agar Nazaruddin pulang ke Indonesia untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat dan penyidik.

Kader Partai Demokrat lainnya di Jember, Fakhul Hadi, mengatakan, ketika kampanye dulu, Nazaruddin menyampaikan pesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai pemberantasan korupsi. (SIR/BIL)