Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Dikirimi Peti Mati

Kompas.com - 14/06/2011, 11:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebuah peti mati seukuran anak kecil tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta pagi ini, Selasa (14/6/2011). Peti itu berisi sejumlah lembaran uang, dua ekor tikus, dan sejumlah berkas dokumen yang dilengkapi dengan taburan bunga. Peti itu dikirim oleh Jakarta Development Watch  sebagai simbol "Matinya KPK".

Aktivis Jakarta Development Watch (Jadewa), Joko Susilo, mengatakan bahwa pihaknya sengaja mengirimkan peti mati karena mereka menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lamban dalam menangani kasus-kasus dugaan korupsi. "Peti mati juga merupakan tempat rahasia untuk menyimpan dokumen-dokumen penting," katanya.

Dalam peti mati yang dibawa Jadewa terdapat sejumlah dokumen hasil investigasi Jadewa yang berkaitan dengan indikasi korupsi serta penggelapan aset negara dalam proyek pengadaan dan pemasangan modernisasi jaringan akses kabel tembaga yang dilakukan PT Telekomunikasi Indonesia.

Menurut Joko, PT Telekomunikasi Indonesia telah melakukan penunjukan secara langsung kepada PT Inti sebagai pelaksana proyek. "Penunjukan dilakukan tanpa tender," katanya.

Penunjukan secara langsung kepada PT Inti hanya berdasarkan nota kesepahaman antara PT Telkom dan PT Inti bernomor K.TEL.101/HK.840./UTA-00/2010 tertanggal 14 April 2010.

"Dari penunjukan secara langsung  jelas menyalahi aturan hukum, patut diduga ada sebuah konspirasi pimpinan PT Telkom, PT Inti, dengan kedok sinergi BUMN," ujar Joko.

Ia melanjutkan, Jadewa menengarai adanya kerugian negara senilai Rp 1,5 triliun akibat proses penunjukan secara langsung itu. Laporan indikasi dugaan korupsi dari Jadewa tersebut lantas diterima bagian pengaduan masyarakat KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com