Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seleksi Pimpinan KPK Menakutkan

Kompas.com - 13/06/2011, 21:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyurati sejumlah pihak, termasuk Forum Rektor, kejaksaan, kepolisian, agak mengajukan figur bakal calon pimpinan KPK. Namun demikian, peminatnya tetap minim.

Salah satu anggota Pansel KPK, Imam Prasodjo menduga, sejumlah tokoh takut melaporkan kekayaannya dan dipertentangkan dengan DPR. "Kita harus menggali kenapa mereka tidak segera mendaftar. Bisa saja mereka ada yang khawatir jika melaporkan kekayaan nanti malah diobok-obok DPR," kata Imam, Senin (13/6/2011) di Jakarta.

Sementara itu, mantan anggota Dewan Pers, Leo Batubara menilai banyak orang yang pintar dan berpotensi yang bisa menjadi pimpinan KPK. Namun, menurut dia, minimnya pendaftar karena orang takut menghadapi DPR. "Celakanya yang terbaik tidak berminat. Mereka tahu, akan 'dibunuh' DPR, belum apa-apa sudah ditolak di DPR. Kita seharus punya beberapa cara, contoh fit and proper test seharusnya menjadi tugas pansel, bukan tugas DPR. DPR tugasnya pengawasan, kalau cacat hukum baru sampaikan pada pansel. Seharusnya begitu, tapi aturannya di sini kan tidak begitu," tutur Leo.

Untuk mengantisipasi minimnya pendaftar, Sekretaris Pansel KPK Ahmad Ubbe menyebutkan, pihaknya sudah menghubungi tujuh calon yang pernah lolos seleksi oleh Pansel KPK tahun 2010. Namun, ia tidak menyebutkan nama-nama yang dimaksud. "Kita di pansel berrembuk ada nama-nama yang masuk. Tapi supaya ini tidak menjadi lain penafsirannya saya ingin tekankan bahwa misalnya tujuh orang yang lulus pada seleksi tahun 2010 itu kita undang. Tapi mereka belum datang mendaftar. Sekarang baru 20 orang yang mengumpulkan berkas administrasi lengkap. Sisanya 40 orang baru mendaftar," papar Ahmad.

Pansel KPK tetap berharap media ikut membantu mempublikasikan pendaftaran ini, sehingga para tokoh maupun para calon berkualitas dapat ikut mendaftar. "Pansel yang mengajak saja tidak cukup. Wartawan, NGO perlu ikut bujuk. Kekuatan membujuk Pansel KPK belum tentu kuat, mungkin wartawan dan NGO lebih kuat. Bujukan dalam arti positif, untuk ikut mendaftar," ungkap Imam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com