JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat Pekerja Indonesia berharap, pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk Pakta Lapangan Kerja Global di konferensi internasional Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) di Jenewa, Swiss, Selasa (14/6), menjadi kesempatan menyampaikan janji publik dan tekad pemerintah menyelenggarakan amanat konstitusi atas jaminan sosial.
Isi pidato Presiden Yudhoyono diharapkan juga sesuai dengan kondisi sesungguhnya, seperti banyaknya ironisme yang hingga kini masih terjadi seperti upah rendah dan tak sebanding dengan kebutuhan hidup layak. Selain itu, kondisi kerja yang tidak aman dengan meluasnya kerja kontrak (outsourcing), dan tiadanya jaminan sosial.
Demikian pernyataan bersama yang diserukan elemen Serikat Pekerja Indonesia, Senin (13/6/2011), terkait dengan keberangkatan Presiden Yudhoyono ke Jenewa, Swiss.
Pernyataan bersama yang disampaikan ke Harian Kompas, ditanda tangani antara lain oleh Said Iqbal dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Timboel Siregar dari Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Akbar dari Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan Media Informasi, dan Indra Musnawar dari Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (FSPTSK).
"Kami akan menolak, jika isi pidato Presiden tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya di negeri ini. Menurut kami, pidato untuk Pakta Lapangan Kerja Global harusnya menjadi kesempatan menyampaikan janji publik dan tekad menyelenggarakan amanat konstitusi atas jaminan sosial, tanpa terkecuali dan diskriminatif," demikian bunyi pernyataan itu.
Oleh sebab itu, Serikat Pekerja Indonesia mendesak Presiden Yudhoyono segera melaksanakan pemenuhan hak-hak rakyat, khususnya amanat UUD 1945 untuk jaminan sosial. Presiden segera melaksanakan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan mempercepat pengesahan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Indonesia dipilih untuk berpidato di konferensi ILO, setelah menjadi negara pertama yang menandatangani Pakta Lapangan Kerja Global. Itu adalah respon negara-negara terhadap krisis keuangan, yang terjadi setelah terjadi krisis di negara maju yang menyebar ke seluruh dunia.
Krisis tak hanya merusak ekonomi dan mengurangi kapasitas perusahaan, tetapi juga menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Pakta Lapangan Kerja Global ini diharapkan dapat menegaskan krisis, sebagai kesempatan dan tantangan untuk pembangunan yang lebih seimbang dan berkelanjutan.
Secara terpisah, Koordinator Pembela Rakyat untuk Jaminan Sosial Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS), Surya Tjandra, menyatakan, pidato Presiden Yudhoyono di ILO diharapkan juga diimbangi dengan pengesahan segera RUU BPJS yang saat ini tengah dibahas bersama DPR.
"Kalau sepulangnya dari kunjungan ke ILO di sertai dengan komitmen pengesahan RUU BPJS menjadi UU BPJS, maka kunjungan Presiden Yudhoyono benar-benar memiliki makna bagi seluruh pekerja dan rakyat Indonesia, dan tidak sekadar mencari citra semata," ujar Surya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.