Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Katanya Ada Tommy Soeharto?

Kompas.com - 11/06/2011, 13:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Nama putra mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, beberapa kali digunakan untuk menarik perhatian oleh sejumlah partai baru yang akan mendeklarasikan diri. Termasuk dalam undangan deklarasi sebuah partai baru yang menamakan diri Partai Republik Satu, Sabtu (11/6/2011), di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat. Pada undangan yang menyebar di kalangan wartawan, dalam deklarasi ini akan hadir pula Tommy Soeharto. Tetapi, di lokasi acara, Tommy tak terlihat. Mana Tommynya?

Ketua Umum Partai Republik Satu Yusad Siregar membantah bahwa partai yang baru dideklarasi ini ada relasi dengan Tommy Soeharto.

"Tidak ada hubungannya (dengan Tommy). Tapi dalam partai ini memang mengusung salah satu program Pak Harto, yaitu ingin melanjutkan program agraris yang dulu selalu diprioritaskan oleh beliau. Karena sesudah Pak Harto tidak ada, negara agraris ini seperti hilang," kata Yusad, seusai deklarasi, siang ini.

Ia mengatakan, Partai Republik Satu terdiri dari para aktivis dan tidak ada tokoh nasional yang bernaung di dalamnya. "Tidak ada tokoh nasional, tidak ada purnawirawan, tidak ada tokoh politik, yang ada di partai ini hanyalah aktivis. Dan dengan tekad bulat, saya adalah mantan aktivis, seorang tokoh pemuda Sumatera Utara, saya ingin membuat negeri ini ke depan lebih baik dan kerukunan beragama dapat selalu terjaga," paparnya.

Yusad mengatakan, meski pendatang baru, partai yang dipimpinnya siap menghadapi Pemilu 2014. Menurut dia, partai sudah membentuk pengurus di 32 provinsi di Indonesia.

Pada April lalu, Partai Nasional Republik juga menyelenggarakan sebuah acara di hotel kawasan Jakarta Selatan dengan menyandang nama Tommy Soeharto. Foto-foto Tommy dipasang di semua baliho dan spanduk yang dipasang. Namun, yang bersangkutan tak terlihat sama sekali di lokasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com