Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MA: Seharusnya Ada Penyelesaian KNPI

Kompas.com - 11/06/2011, 05:22 WIB

TERNATE, KOMPAS.com —  Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, mestinya ada langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan dualisme kepemimpinan DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) versi Kongres Bali dengan DPP KNPI versi Kongres Ancol. 

"Hindari persoalan individu atau kelompak, namun sangat diharapkan lebih mementingkan kepentingan bangsa," kata Marzuki ketika membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KNPI II versi Ancol di Ternate, Maluku Utara (Malut), Jumat (10/6/2011) malam.

Marzuki mengatakan, pemuda yang tergabung dalam berbagai wadah organisasi bisa mengambil peran aktif dalam mengisi pembangunan berkelanjutan. "Kita tidak bisa menyatakan mana organisasi KNPI legal dan ilegal, tetapi semua anak bangsa memiliki hak untuk kongres berdemokrasi," katanya.

Untuk itu, harus ada langkah-langkah penyelesaian, di antaranya, menggelar dialog untuk mencairkan persoalan dualisme kepengurusan itu agar tercipta konsensus demi terbentuknya satu kepengurusan KNPI.

Sementara itu, Ketua DPP KNPI versi Ancol, Ahmad Doli Kurnia, ketika dikonfirmasi mengatakan, KNPI yang dipimpinnya merupakan organisasi sah. Fakta hukum KNPI yang dipimpinnya mendapat legitimasi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan KNPI lain, katanya.

Dengan demikian, tidak ada alasan bagi kelompok atau pihak lain mengklaim sebagai pimpinan organisasi KNPI yang sah karena KNPI hasil Kongres Ancol yang diakui. Rakernas itu diikuti utusan KNPI dari 33 provinsi akan membahas sejumlah isu strategis dan memberi dukungan kegiatan Sail Indonesia di Morotai dan pemekaran sejumlah daerah di Malut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Putuskan Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Dibiarkan Hilang

Pemerintah Putuskan Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com