Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Gerah Dikaitkan dengan Nazar

Kompas.com - 10/06/2011, 20:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang tengah dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kadernya, Muhammad Nazaruddin.

Oleh karena itu, Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Andi Nurpati meminta ketidakhadiran Nazaruddin di KPK dan masalah-masalah yang tengah dihadapinya tidak selalu dikaitkan dengan partainya.

Hal ini karena Nazaruddin sudah tidak ikut lagi dalam kepengurusan partainya. "Enggak bisa dikaitkan dengan partai karena itu masalah pribadinya. Partai hanya melakukan tanggung jawab moral untuk mendorong penegakan hukum," ujar Andi di Gedung DPP Demokrat, Jumat (10/6/2011).

Terkait ketidakhadiran anggota DPR Komisi VII saat pemanggilan pertama KPK, Andi mengatakan bahwa DPP Demokrat pun tak bisa menjamin, Nazar akan datang pada pemanggilan selanjutnya.

Nazaruddin hari ini dipanggil terkait penyelidikan pengadaan dan revitalisasi sarana dan prasarana di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional 2007.

"Partai tidak menjamin karena itu urusan pribadi. Namun untuk membantu komunikasi, iya. Jadi, kita tunggulah tahapan ini. Pemanggilan ini setahu saya sampai 3 kali kan. KPK harus cari terobosan baru (untuk pemanggilan Nazaruddin). Dia (KPK) kan belum bisa lakukan apa-apa sampai panggilan ketiga kan? Semoga dia cepat sembuh, tetapi kami tidak menjamin itu (kedatangannya)," kata Andi.

Ketika dikonfirmasi mengenai rekam medis kesehatan Nazaruddin selama di Singapura, Andi menjawab bahwa pihaknya tidak pernah mendapatkan itu dari Nazaruddin.

Mereka hanya mendapat surat izin Nazaruddin ke Singapura dari fraksi. "Enggak ada (rekam medis Nazaruddin), terkait perkembangan itu (sakitnya). Nazaruddin kan sekarang posisinya di fraksi. Jadi, dari fraksi baru disampaikan ke DPP Demokrat. Fraksi diberikan laporan terkait surat yang menyatakan bahwa ia akan berobat ke Singapura," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman pun tampaknya memilih tak banyak mengomentari ketidakhadiran Nazaruddin di KPK.

Ketika dilontarkan sejumlah pertanyaan tentang Nazaruddin, ia terus menjawab tak tahu-menahu. "Enggak tahu saya. Enggak tahu. Saya enggak tahu. Itu kan ranah hukum," jawabnya sambil berlalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pansel Diminta Coret Capim KPK yang Buruk, Jangan Sampai Lolos ke DPR

Pansel Diminta Coret Capim KPK yang Buruk, Jangan Sampai Lolos ke DPR

Nasional
Bertolak ke Riau, Presiden Jokowi Bakal Resmikan Tol dan Sistem Pengelolaan Air

Bertolak ke Riau, Presiden Jokowi Bakal Resmikan Tol dan Sistem Pengelolaan Air

Nasional
Soal Putusan MA, Pakar: Pertimbangan Hukum Hakim Sangat Dangkal

Soal Putusan MA, Pakar: Pertimbangan Hukum Hakim Sangat Dangkal

Nasional
Survei Kepuasan Pelanggan Antam Naik pada 2023

Survei Kepuasan Pelanggan Antam Naik pada 2023

Nasional
4 Terdakwa Kasus Gereja Kingmi Mile Jalani Sidang Vonis Hari Ini

4 Terdakwa Kasus Gereja Kingmi Mile Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Nasional
Secepat Kilat MA Ubah Aturan Batas Usia Kepala Daerah yang Buka Jalan Kaesang Jadi Cagub

Secepat Kilat MA Ubah Aturan Batas Usia Kepala Daerah yang Buka Jalan Kaesang Jadi Cagub

Nasional
Pakar Bicara Kesamaan Pola Putusan MA dan MK, Terganjal Syarat Pencalonan

Pakar Bicara Kesamaan Pola Putusan MA dan MK, Terganjal Syarat Pencalonan

Nasional
Momen Jokowi 'Nge-mal' di Sumsel, Ajak Bocah Makan 'Snack' di Mejanya

Momen Jokowi "Nge-mal" di Sumsel, Ajak Bocah Makan "Snack" di Mejanya

Nasional
Pansel Capim KPK: Komposisi Dianggap Bermasalah, Diingatkan Jangan Loloskan Calon Titipan

Pansel Capim KPK: Komposisi Dianggap Bermasalah, Diingatkan Jangan Loloskan Calon Titipan

Nasional
Perkuatan Komando dan Interoperabilitas di Kawasan Laut China Selatan

Perkuatan Komando dan Interoperabilitas di Kawasan Laut China Selatan

Nasional
Penguntitan Jampidsus Dianggap Selesai, Anggota Densus Tidak Disanksi

Penguntitan Jampidsus Dianggap Selesai, Anggota Densus Tidak Disanksi

Nasional
Pansel Capim KPK 2024-2029 Didominasi Unsur Pemerintah

Pansel Capim KPK 2024-2029 Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Putusan MA Miliki Modus Sama dengan Putusan MK, Kali Ini Karpet Merah untuk Kaesang?

Putusan MA Miliki Modus Sama dengan Putusan MK, Kali Ini Karpet Merah untuk Kaesang?

Nasional
Perludem: Putusan MA Keliru, Mencampur Aduk Syarat Calon dan Calon Terpilih

Perludem: Putusan MA Keliru, Mencampur Aduk Syarat Calon dan Calon Terpilih

Nasional
Pemerintah Arab Saudi Perketat Jalur Masuk Mekkah, Antisipasi Jemaah Haji Ilegal

Pemerintah Arab Saudi Perketat Jalur Masuk Mekkah, Antisipasi Jemaah Haji Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com