Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akankah Nazaruddin Datang ke KPK?

Kompas.com - 10/06/2011, 08:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan untuk memeriksa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin pagi ini, Jumat (10/6/2011). Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan, pihaknya memanggil Nazar sebagai terperiksa terkait penyelidikan pengadaan dan revitalisasi sarana prasarana di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional 2007 (Kementerian Pendidikan Nasional). Nazaruddin bukan terkait kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan, yang dikait-kaitkan dengan namanya.

Menurut Johan, KPK telah melayangkan surat pemanggilan Nazar terkait dengan pengadaan di Depdiknas itu pada Selasa (7/6/2011). Penyidik KPK, menurut Johan, membawa sendiri surat untuk Nazar ke kediamannya di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, dan ke kantornya di gedung DPR, Senayan, Jakarta. Namun, Johan mengatakan, surat yang diantarkan ke rumah Nazar ditolak penghuni rumah.

"Kami kirim surat panggilan ke rumahnya, di rumahnya ada satpam, mungkin ada orang juga di dalam, dia enggak mau terima, kami bawa balik (suratnya)," kata Johan, kemarin (9/6/2011).

Sementara itu, pada Senin (13/6/2011), KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan Nazar. Kali ini politikus Partai Demokrat itu akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet. KPK juga sudah melayangkan surat pemanggilan terhadap Nazar terkait wisma atlet, kemarin. Namun, lagi-lagi surat yang diantar penyidik KPK ke rumahnya tersebut ditolak.

"Saya dapat info dari penyidik, katanya ditolak juga," kata Johan.

Nazaruddin saat ini tengah berada di Singapura untuk berobat. Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan, Nazar berada di Singapura ditemani istrinya, Neneng Sri Wahyuni. Istri Nazar juga dijadwalkan untuk diperiksa KPK hari ini. KPK akan memeriksa Neneng sebagai saksi dalam kasus pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah mengungkapkan, pihaknya tidak menjamin apakah Nazar akan memenuhi panggilan KPK. Menurut dia, Nazaruddin menyampaikan bahwa ia akan memenuhi panggilan KPK jika dokter yang menanganinya di Singapura menyatakannya sembuh.

Hingga kemarin, menurut Johan, pihaknya belum mendapat kabar mengenai kemungkinan kehadiran Nazaruddin. "KPK berusaha kirim surat panggilan ke rumah dan ke kantor di DPR, berbagai macam mediator, pintu untuk menyampaikan surat pemanggilan itu, tapi sampai hari ini (9/6/2011), kami belum dapat konfirmasi apakah akan hadir atau tidak," ujarnya.

Akankah ia memenuhi dua panggilan KPK, hari ini dan pekan depan?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

    Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

    Nasional
    KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

    KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

    Nasional
    Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

    Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

    Nasional
    KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

    KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

    Nasional
    PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

    PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

    Nasional
    Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

    Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

    KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

    Nasional
    PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

    PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

    Nasional
    KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

    KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

    Nasional
    Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

    Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

    Nasional
    Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

    Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

    Nasional
    Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

    Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

    Nasional
    PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

    PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

    Nasional
    Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

    Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

    Nasional
    Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

    Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com