Nunun Tetap Dapat Dipulangkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah mengatakan, Indonesia tak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Kamboja. Kendati demikian, Faiza mengaku yakin bahwa seorang warga negara Indonesia tetap dapat dipulangkan dari Kamboja atas prinsip hubungan yang baik. Pernyataannya ini terkait informasi yang disampaikan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar bahwa tersangka kasus dugaan suap cek perjalanan anggota DPR 1999-2004, Nunun Nurbaeti, berada di Phnom Penh, Kamboja.

"Tanpa (perjanjian ekstradisi) pun, dengan prinsip hubungan yang baik, (pemulangan) bisa dilakukan," kata Faiza kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/6/2011).

Faiza menambahkan, Indonesia tidak harus memiliki perjanjian ekstradisi dengan setiap negara. Sebelumnya, Patrialis mengungkapkan bahwa Nunun berada di Phnom Penh sejak 23 Maret 2011, atau tiga hari sebelum paspornya dicabut.

Terkait pemulangan Nunun, menurut Patrialis, itu bukan kewenangannya, tetapi kewenangan penegak hukum. "Yang bawa (menjemput) bukan Menhuk dan HAM, artinya pada tingkat permintaan ekstradisi baru kami lakukan itu. Untuk yang bawa (menjemput), itu penegak hukum, dalam hal ini, KPK bersama-sama dengan kami," tutur Patrialis.

Keberadaan Nunun Nurbaeti hingga saat ini masih menjadi misteri. KPK sudah mengirimkan tim ke Thailand untuk melacak keberadaan istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun tersebut. Akan tetapi, tak membuahkan hasil. Di mana Nunun saat ini, pengacara yang bersangkutan, Ina Rachman, mengatakan hanya diketahui pihak keluarga. Namun, Adang, yang saat ini duduk di Komisi Hukum DPR, menyatakan tak akan memberitahukan di mana istrinya berada saat ini.

Dalam kasus dugaan suap yang menjerat 26 anggota DPR 1999-2004 tersebut, Nunun dianggap sebagai saksi kunci yang dapat mengungkap siapa pemberi cek pelawat kepada para anggota Dewan.