Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peti Mati Juga Kagetkan Istana

Kompas.com - 06/06/2011, 11:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengaku kaget saat membaca pemeberitaan adanya pengiriman peti mati ke sejumlah media nasional. Meskipun demikian, pengiriman peti mati itu belum bisa dikatakan sebagai bentuk teror terhadap media.

"Saya belum tahu (teror atau bukan), ada yang bilang itu salah satu bentuk advertising," kata Julian, Senin (6/6/2011), di Kantor Presiden, Jakarta.

Untuk mengetahui motif pengiriman peti mati itu, menurutnya, perlu ada penyelidikan dari kepolisian. "Nanti kita lihat hasil penyelidikan dari kepolisian atau yang berwajib yang bisa menindaklanjuti motifnya apa di balik pengiriman peti itu," katanya.

Berita pengiriman peti mati ke sejumlah media massa tersebut akan disampaikannya juga kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sejumlah media, termasuk Kompas.com, menerima kiriman peti mati pagi tadi. Di dalam peti bertuliskan "RIP" itu terdapat taburan bunga berbagai jenis dan setangkai mawar putih dengan sebuah kertas yang mencantumkan alamat domain. Setelah dikonfirmasi, pemilik domain situs yang dicantumkan pada peti mati itu, Dukha Ngabdul Wasih, mengakuinya sebagai strategi marketing.

"Saya hanya pemilik domain saja, bukan pengirimnya," ujar Dukha saat dihubungi Kompas.com.

Namun, saat ditanya siapa pemilik perusahaan tersebut, ia enggan menjelaskannya. Ia hanya menjanjikan setengah jam lagi situs tersebut dapat diakses. "Nanti bakal gamblang di situ," ujarnya.

Dia memastikan bahwa pengiriman tersebut hanya merupakan strategi marketing dari pemilik perusahaan itu. "Dan itu bukan perusahaan peti mati," tuturnya. (HIN)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Anggota DPR Usul 'Money Politics' Dilegalkan, KPK: Pejabat Nanti Cari 'Balik Modal'

    Anggota DPR Usul "Money Politics" Dilegalkan, KPK: Pejabat Nanti Cari "Balik Modal"

    Nasional
    Profil Grace Natalie, Politikus PSI yang Jadi Stafsus Jokowi

    Profil Grace Natalie, Politikus PSI yang Jadi Stafsus Jokowi

    Nasional
    Perkuat Komitmen NZE, PHE Teken Kerja Sama Carbon Capture dengan ExxonMobil

    Perkuat Komitmen NZE, PHE Teken Kerja Sama Carbon Capture dengan ExxonMobil

    Nasional
    Pimpinan Komisi II DPR Kecewa Sirekap KPU Cuma Bikin Bingung Rakyat

    Pimpinan Komisi II DPR Kecewa Sirekap KPU Cuma Bikin Bingung Rakyat

    Nasional
    Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta Atau Jabar? Ini Jawaban Ketum Golkar

    Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta Atau Jabar? Ini Jawaban Ketum Golkar

    Nasional
    Sandra Dewi Terus Menunduk Sembari Jalan Masuk ke Mobil Usai Diperiksa Kejagung

    Sandra Dewi Terus Menunduk Sembari Jalan Masuk ke Mobil Usai Diperiksa Kejagung

    Nasional
    Soal Duet Dico-Raffi di Pilkada Jateng, Airlangga: Kalau Survei Bagus, Bakalan Terus

    Soal Duet Dico-Raffi di Pilkada Jateng, Airlangga: Kalau Survei Bagus, Bakalan Terus

    Nasional
    Kasus Gubernur Abdul Gani, KPK Geledah Kantor Dinas ESDM dan PTSP Maluku Utara

    Kasus Gubernur Abdul Gani, KPK Geledah Kantor Dinas ESDM dan PTSP Maluku Utara

    Nasional
    Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Bahas Pembangunan Negara dan Puji Jokowi

    Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Bahas Pembangunan Negara dan Puji Jokowi

    Nasional
    Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

    Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

    Nasional
    Menyusul Penerapan KRIS, BPJS Tegaskan Belum Ada Penghapusan Kelas dan Iuran Masih Sama

    Menyusul Penerapan KRIS, BPJS Tegaskan Belum Ada Penghapusan Kelas dan Iuran Masih Sama

    Nasional
    Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

    Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

    Nasional
    KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

    KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

    Nasional
    Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

    Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

    Nasional
    'Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek'

    "Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com