Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jumlah Penerima Adipura 2011 Berkurang

Kompas.com - 04/06/2011, 17:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Jumlah peraih penghargaan Adipura untuk kota/kabupaten terbersih di Indonesia dipastikan menurun atau kurang dari 100 daerah. Ini karena kriteria penilaian diperketat dan tim penilai berasal dari sejumlah daerah. Penghargaan ini akan diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada peringatan Hari Lingkungan Hidup pada 7 Juni 2011 di Istana Merdeka Jakarta.

"Yang pasti jumlahnya turun. Kurang dari 100. Jumlahnya tidak bisa saya sebutkan sekarang. Nanti presiden yang mengumumkan," ucap Gusti Muhammad Hatta, Menteri Lingkungan Hidup, Sabtu (4/6/2011) di sela-sela Pekan Lingkungan Hidup Indonesia di Senayan Jakarta.

Jumlah ini jauh lebih sedikit dibanding tahun 2010 yang mencapai 140 daerah penerima. Banyaknya penerima ini menyebabkan pergunjingan dan tanda tanya keakuratan dan obyektivitas penilaian Adipura. Bahkan, ada yang menilai piagam Adipura itu hanya diobral.

Menteri Gusti Hatta menjelaskan, kritikan itu membuat Kementerian Lingkungan Hidup memperketat penilaian. Selain kriteria penilaian ditingkatkan, pemantauan lokasi pada tahun ini dilakukan 100 persen, tidak 70 persen seperti tahun-tahun lalu.

Lebih lanjut, penilaian pun dilakukan tim secara silang. Misalnya, untuk kota/kabupaten di Jawa, tim penilai berasal dari Sulawesi. "Kami berusaha untuk meningkatkan kualitas penilaian sehingga benar-benar obyektif dan tepat," ucapnya.

Penilaian Adipura 2011 telah dimulai tahapan pertamanya pada November 2010 dengan diikuti 378 kabupaten/kota. Di antaranya hanya lolos 180 kabupaten/kota.

Seleksi dilakukan tiga kali dan setiap tahap harus meraih nilai minimal 71. Hal ini untuk menjaga konsistensi daerah dalam menjaga lingkungannya. Hasil tim seleksi dari akademisi dari berbagai universitas di Indonesia itu diberikan kepada Dewan Adipura untuk dimatangkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com