Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beranikah Ramadhan Ungkap "Mr A"?

Kompas.com - 04/06/2011, 15:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti, mengatakan, politisi Demokrat, Ramadhan Pohan, harus menyebutkan secara jelas nama "Mr A" sesungguhnya. Mr A dituding Ramadhan sebagai politisi senior dari partai lain yang ingin menghancurkan Demokrat.

Ia menuturkan, gaya Ramadhan dengan cara menuding tersebut sama dengan gaya politik era Orde Baru yang suka saling menuduh. Hal ini justru menimbulkan pertanyaan dan polemik baru.

"Kita ini di era transparansi politik, di mana persaingan politik telah terbuka. Menurut saya, kalau memang Ramadhan itu punya data, yang katanya berasal dari partai maupun intelijen, mengapa kemudian Pohan tidak menyebutkan siapa orang itu, yang kemudian hanya menyebut Mr A. Nama A itu kan banyak. Bisa Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie, semualah, yang kata orang disebut-sebut politisi senior itu Agung Laksono. Kalau Anda (Ramadhan) sudah melakukan secara terbuka, harus juga secara jantan, secara tegas menyatakan siapa yang Anda maksud dengan Mr A itu," papar Ikrar seusai menghadiri diskusi di Warung Daun, Jakarta Selatan, Sabtu (4/6/2011).

Ikrar menambahkan, dirinya pun tidak bisa menganalisa sosok sebenarnya Mr A yang dimaksud oleh Ramadhan. Bahkan, ia juga menunggu Ramadhan menyampaikannya langsung pada publik mengenai sosok tersebut.

"Saya terus terang enggak tahu. Di BlackBerry (BB) saya banyak nama yang dikirim. Tapi, saya lihat dia bukan politisi, buat saya asing nama-nama itu dan bukan orang  politik yang memiliki satu kepiawaian politik," kata Ikrar.

Ia menuturkan, dengan pernyataan Ramadhan yang tidak sejalan bersama anggota partai Demokrat lainnya, telah menunjukkan bahwa Ramadhan telah melanggar nasihat Dewan Pembina yang menyatakan para kader harus solid dan satu suara. Selain itu juga, cara itu justru akan memperburuk citra Demokrat yang tengah dilanda banyak persoalan lain.

"Dia melanggar nasihat Dewan Pembina sendiri. Anda (Ramadhan Pohan) harus membuat pernyataan yang valid. Kalau masih dugaan, jangan sampaikan kepada publik melalui media massa. Bukan hanya nantinya menjadi santapan media, karena kalau sudah ke media massa, itu akan menjadi milik publik dan akan mendapatkan sorotan yang harus dipertanggungjawabkan untuk dibuktikan," tukas Ikrar.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ramadhan Pohan, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, pernah menyatakan bahwa baik Nazaruddin maupun Demokrat sendiri merasa bahwa dalam berbagai permasalahan yang dihadapi partainya saat ini sebenarnya dilatarbelakangi oleh Mr A. Sosok A, menurut dia, adalah seorang politisi senior, tapi baru terlihat bermain dalam hal politik semacam itu. Ia bahkan menyatakan niat A dari partai luar itu adalah bukan lagi menggoyang, tapi menghancurkan Demokrat dengan memanfaatkan orang-orang dalam partai SBY tersebut.

Namun, hingga saat ini Ramadhan belum juga menyebutkan siapa A yang dimaksud. Hal ini meniupkan isu baru yang menyebut-nyebut A berasal dari Partai Golkar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

    Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

    Nasional
    Kecelakaan Bus 'Studi Tour', Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

    Kecelakaan Bus "Studi Tour", Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

    Nasional
    Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

    Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

    Nasional
    KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

    KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

    Nasional
    Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

    Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

    Nasional
    Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

    Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

    Nasional
    Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

    Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

    Nasional
    Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

    Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

    Nasional
    Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

    Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

    Nasional
    PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

    PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

    Nasional
    Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

    Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

    Nasional
    Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

    Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

    Nasional
    KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

    KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

    Nasional
    Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

    Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

    Nasional
    UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

    UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com