Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saan Minta Ramadhan Tak Bikin Polemik

Kompas.com - 03/06/2011, 14:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Saan Mustopa meminta polemik politikus berinisial Mr A yang dituding ingin menghancurkan Demokrat segera diakhiri. Sang pencetus, anggota Komisi I DPR yang juga menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat, Ramadhan Pohan, diminta untuk tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan dengan segera memberikan klarifikasi tentang orang yang dimaksudnya.

"Saya enggak tahu yang namanya A itu siapa. Hanya kita harap A ini tidak memunculkan persoalan lain dan jangan menjadi tuduhan. Tapi, saya berharaplah, soal Mr A ini bisa ditindaklanjuti dengan yang melemparkannya, Pak Ramadhan agar jangan menimbulkan polemik dan saling curiga terhadap individu A dan partai yang merasa inisial A ini di partainya. Padahal, di Partai Demokrat pun inisial A ini banyak sekali," tutur Saan ketika dihubungi wartawan, Jumat (3/6/2011).

Saan berharap polemik mengenai penyebutan inisial ini tidak mengganggu hubungan internal di dalam koalisi. Saan kembali menegaskan bahwa banyak elite Demokrat yang juga tak tahu siapa Mr A yang dimaksud oleh Ramadhan, termasuk dirinya. Demokrat, lanjutnya, memegang asas praduga tak bersalah terhadap pelaku pengirim pesan singkat (SMS) yang dinilai bersifat fitnah kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan internal partai.

Saan mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isi SMS tersebut. Kini, partai menyerahkan pencarian pelaku kepada aparat yang berwajib untuk menindaklanjutinya. "Oh saya enggak tahu. Makanya saya katakan itu kewenangan kepolisian dan ranah kepolisian, siapa yang menyebarkan SMS yang isinya fitnah, misalnya terhadap Ketua Dewan Pembina kami. Jadi soal penyebar SMS kita serahkan ke kepolisianlah," tandasnya.

Saat dihubungi Kompas.com, hari ini anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok, juga menyebut Mr A sebagai aktor di balik adanya akun "@mnazar78" yang mengatasnamakan M Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat . Akun tersebut telah membuat beberapa status yang berisi tentang kekecewaannya terhadap para elite Demokrat yang dinilai telah meninggalkannya. Akun tersebut, dikatakan Mubarok, bukan dibuat oleh Nazaruddin.

"Itu kerjaan Mr 'A'. Prinsipnya kita sudah tahu, tetapi kita tidak menyalahkannya," ujar Mubarok.

Munculnya inisial Mr A dilontarkan Ramadhan pada Rabu lalu. Mr A ini, menurut Ramadhan, berusaha menjalankan niatnya menyerang Demokrat dengan menggunakan orang dalam Demokrat. Menurut dia, Partai Demokrat selama ini sudah merasakan adanya serangan-serangan ke dalam tubuh partai itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

    Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

    Nasional
    KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

    KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

    Nasional
    Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

    Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

    Nasional
    KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

    KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

    Nasional
    PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

    PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

    Nasional
    Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

    Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

    KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

    Nasional
    PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

    PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

    Nasional
    KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

    KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

    Nasional
    Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

    Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

    Nasional
    Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

    Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

    Nasional
    Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

    Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

    Nasional
    PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

    PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

    Nasional
    Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

    Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

    Nasional
    Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

    Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com