Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud: Wajar Harta Sekjen MK Miliaran

Kompas.com - 01/06/2011, 16:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai wajar jika jumlah harta kekayaan Sekjen MK Janedjri M Gaffar mencapai miliaran rupiah. Menurut dia, jika bekerja dalam jangka waktu lama sebagai pegawai negeri tentu mampu mencicil harta sebanyak itu. Mahfud menegaskan, tak perlu mengungkit kepemilikan harta Janedjri setelah MK mengungkapkan dugaan suap yang diberikan oleh mantan Bendahara Umum Demokrat M Nazaruddin kepada Janedjri.

"Waktu saya jadi pegawai negeri, punya kekayaan enam miliar. Kenapa kekayaan saya yang banyak itu, sebelum saya ke Jakarta. Pegawai negeri itu, ada tanah murah dibeli. Lalu jadi kota, kemudian mahal. Keterlaluan kalau curiga, berbicara perkara itu, lalu mengungkit masalah ini. Ini tak ada hubungannya," ungkapnya di Gedung MPR, Rabu (1/6/2011).

Lagi pula, menurut Mahfud, Janedjri sudah melaporkan harta kekayaannya sebagai pejabat publik ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, Mahfud sendiri mengaku tidak tahu-menahu tentang jumlah kekayaan Janedjri. "Tidak tahu saya. Kalau yang saya baca di koran cuma lima miliar. Bentuknya tanah, uang tunai berapa gitu. Tapi tanyalah ke KPK," tambahnya.

Seperti diberitakan berdasarkan data yang terakses pada mesin Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), jumlah harta Janedjri mencapai Rp 5,02 miliar. Jumlah ini mencakup harta tidak bergerak senilai Rp 270 juta dan harta bergerak senilai Rp 590 juta, berupa mobil Toyota Altis 2003, Nissan Serena 2007, dan Nissan Extrail 2009. Pria berkacamata ini juga disebut memiliki aset di bidang peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, dan kehutanan senilai Rp 50 juta, surat berharga atau investasi pada tahun 2003 senilai Rp 150 juta serta giro dan setara kas senilai Rp 2,5 miliar. Janedjri juga disebut memiliki kekayaan dari piutang senilai Rp 2,18 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com