Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Agama: BPIH Belum Dibahas DPR

Kompas.com - 28/05/2011, 20:36 WIB

SERANG, KOMPAS.com - Menteri Agama Suryadarma Ali mengatakan hingga saat ini Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) belum dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah berharap BPIH ini segera dibahas supaya ada kepastian besaran yang harus dibayar jemaah.

"BPIH belum dibahas oleh DPR walaupun kami sudah mengajukan permohonan pembahasan beberapa bulan lalu," kata Suryadarma, di sela Seminar Nasional 100 Tahun Syafrudin Prawiranegara di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang, Banten, Sabtu (28/5/2011).

Suryadarma menjelaskan, ongkos haji ditentukan oleh fluktuasi harga bahan bakar minyak. Harga bahan bakar minyak ini berpengaruh pada ongkos pesawat. "Ongkos pesawat naik, BPIH naik. Tetapi yang pasti kualitas pelayanan akan lebih meningkat dibanding tahun 2010," katanya.

Peningkatan kualitas pelayanan ini antara lain tercermin dari semakin besarnya prosentase jamaah yang pemondokannya berada di ring I. Pada tahun 2009, jemaah yang berada di ring I sebanyak 27 persen dan tahun 2010 menjadi 63 persen. "Tahun ini, ring I minimum sebanyak 80 persen," kata Suryadarma.

Selain semakin besarnya prosentase jemaah yang berada di ring I, jarak terjauh pemondokan pun diturunkan. Jarak terjauh pemondokan pada tahun 2010 maksimum 4.000 meter dan disediakan mobil. "Sekarang, insya Allah, jarak terjauh itu akan diturunkan lagi menjadi 2.500 meter," ujar Suryadarma.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Beyo'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Beyo"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Nasional
PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

Nasional
Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Nasional
Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com