Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Agama: BPIH Belum Dibahas DPR

Kompas.com - 28/05/2011, 20:36 WIB

SERANG, KOMPAS.com - Menteri Agama Suryadarma Ali mengatakan hingga saat ini Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) belum dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah berharap BPIH ini segera dibahas supaya ada kepastian besaran yang harus dibayar jemaah.

"BPIH belum dibahas oleh DPR walaupun kami sudah mengajukan permohonan pembahasan beberapa bulan lalu," kata Suryadarma, di sela Seminar Nasional 100 Tahun Syafrudin Prawiranegara di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang, Banten, Sabtu (28/5/2011).

Suryadarma menjelaskan, ongkos haji ditentukan oleh fluktuasi harga bahan bakar minyak. Harga bahan bakar minyak ini berpengaruh pada ongkos pesawat. "Ongkos pesawat naik, BPIH naik. Tetapi yang pasti kualitas pelayanan akan lebih meningkat dibanding tahun 2010," katanya.

Peningkatan kualitas pelayanan ini antara lain tercermin dari semakin besarnya prosentase jamaah yang pemondokannya berada di ring I. Pada tahun 2009, jemaah yang berada di ring I sebanyak 27 persen dan tahun 2010 menjadi 63 persen. "Tahun ini, ring I minimum sebanyak 80 persen," kata Suryadarma.

Selain semakin besarnya prosentase jemaah yang berada di ring I, jarak terjauh pemondokan pun diturunkan. Jarak terjauh pemondokan pada tahun 2010 maksimum 4.000 meter dan disediakan mobil. "Sekarang, insya Allah, jarak terjauh itu akan diturunkan lagi menjadi 2.500 meter," ujar Suryadarma.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com