Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Ajukan Pencabutan Paspor Nunun

Kompas.com - 26/05/2011, 11:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan surat permintaan pencabutan paspor atas nama Nunun Nurbaeti, tersangka dugaan suap cek perjalanan terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang dimenangi Miranda Goeltom pada tahun 2004. Ketua KPK Busyro Muqoddas mengungkapkan, dia sudah menandatangani surat tersebut.

"Sudah, kemarin. Sudah kami cek ke sekretaris dan sudah dikirim. Kalau pengiriman teknisnya (kapan), saya tidak tahu. Pasti itu cepat (dikirim) karena saya sudah tanda tangan," kata Busyro di Jakarta, Kamis (26/5/2011).

Surat permintaan pencabutan paspor tersebut kemudian akan dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM. Menurut Busyro, pihaknya mengetahui Nunun Nurbaeti saat ini berada di Singapura. KPK akan menempuh pendekatan diplomasi dengan otoritas Singapura dalam memulangkan Nunun ke Tanah Air.

"Soal kemudian (Nunun) ke tempat lain, kita belum tahu," katanya.

Untuk mengantisipasi kemungkinan Nunun berada di negara lain, seperti Thailand, menurut Busyro, pihaknya juga telah bekerja sama dengan otoritas Thailand.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan, pihaknya melakukan berbagai upaya untuk menemukan Nunun. Hal pertama yang dilakukan adalah melakukan pendekatan dengan pihak keluarga. Jika upaya pemanggilan Nunun melalui keluarga tidak berhasil, KPK akan berkoordinasi dengan Biro Investigasi Praktik Korupsi Singapura untuk bertukar informasi terkait keberadaan Nunun.

"Saling memberikan informasi. Tetapi, kalau sampai misalnya membawa (Nunun), itu enggak sampai ke sana," kata Johan.

Jika upaya tersebut tidak juga berhasil, KPK akan menerbitkan red notice melalui kerja sama dengan polisi internasional atau interpol. "Kami punya jaringan interpol atau pihak-pihak lain untuk bisa membantu menghadirkan yang bersangkutan," ujarnya.

Red notice merupakan upaya terakhir yang akan ditempuh KPK.

Hanya diketahui keluarga

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Fraksi PDI-P Janji Bakal Kritis Sikapi Revisi UU Polri

    Fraksi PDI-P Janji Bakal Kritis Sikapi Revisi UU Polri

    Nasional
    Muhammadiyah Tak Mau Tergesa-gesa Sikapi Izin Kelola Tambang untuk Ormas

    Muhammadiyah Tak Mau Tergesa-gesa Sikapi Izin Kelola Tambang untuk Ormas

    Nasional
    Jokowi Resmikan Persemaian Mentawir di Kalimantan Timur

    Jokowi Resmikan Persemaian Mentawir di Kalimantan Timur

    Nasional
    DPR Setujui Calvin Verdonk dan Jens Raven Berstatus WNI

    DPR Setujui Calvin Verdonk dan Jens Raven Berstatus WNI

    Nasional
    Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Dinilai Kurang Inklusif Ketimbang Tim Transisi Era Jokowi

    Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Dinilai Kurang Inklusif Ketimbang Tim Transisi Era Jokowi

    Nasional
    Buka Rapat Paripurna, Puan: 119 Anggota DPR Hadir, 172 Izin

    Buka Rapat Paripurna, Puan: 119 Anggota DPR Hadir, 172 Izin

    Nasional
    Hari Ini, Polri Ekstradisi Buronan Paling Dicari di Thailand Chaowalit Thongduan

    Hari Ini, Polri Ekstradisi Buronan Paling Dicari di Thailand Chaowalit Thongduan

    Nasional
    Jokowi Ungkap Biaya Pembangunan Kereta Cepat Lebih Murah Dibanding MRT

    Jokowi Ungkap Biaya Pembangunan Kereta Cepat Lebih Murah Dibanding MRT

    Nasional
    Tantang Kepala Daerah, Jokowi: Tunjuk Jari Siapa yang Sanggup Bangun MRT dengan APBD?

    Tantang Kepala Daerah, Jokowi: Tunjuk Jari Siapa yang Sanggup Bangun MRT dengan APBD?

    Nasional
    Kata Gerindra soal Pelibatan Partai Koalisi di Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

    Kata Gerindra soal Pelibatan Partai Koalisi di Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

    Nasional
    Puji Penghijauan di Balikpapan dan Surabaya, Jokowi: Kota Lain Saya Tunggu ...

    Puji Penghijauan di Balikpapan dan Surabaya, Jokowi: Kota Lain Saya Tunggu ...

    Nasional
    Kemenaker Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Eropa

    Kemenaker Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Eropa

    Nasional
    Soal Polemik Tapera, Fahira Idris Minta Pemerintah Perhatikan Keluhan Rakyat

    Soal Polemik Tapera, Fahira Idris Minta Pemerintah Perhatikan Keluhan Rakyat

    Nasional
    Jokowi Minta Pemda Bangun Transportasi Publik ART, Jauh Lebih Murah dari MRT

    Jokowi Minta Pemda Bangun Transportasi Publik ART, Jauh Lebih Murah dari MRT

    Nasional
    PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

    PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com