Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPK Didesak Audit Dana Gedung DPD

Kompas.com - 25/05/2011, 18:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang menyatakan Badan Pemeriksaan Keuangan perlu melakukan audit dana terhadap rencana pembangunan gedung Dewan Perwakilan Daerah di setiap provinsi di Indonesia. Ia menduga ada terjadi penyimpangan dana melalui pembangunan yang dinilainya tidak efektif.

"Itu di tiap-tiap provinsi akan dibangun. Satu provinsi itu anggarannya Rp 30 sampai Rp 40 miliar. Jadi kalau dikali di 33 provinsi itu sekitar Rp 1 triliun lebih. Nah mereka (anggota) DPD itu dapat tunjangan perumahan di Jakarta ini Rp 13,5 juta per bulan. Ini mereka terima. Lalu mereka juga sudah punya kantor. Sekarang mereka mau bangun itu di daerah juga. BPK harus audit dulu itu, sehingga bisa buka jalan untuk KPK jika terjadi pelanggaran," ujar Sebastian Salang di Omah Sendok, Jakarta Selatan, Rabu (25/5/2011).

Sebastian menuturkan rencananya pembangunan gedung DPD mencapai empat tingkat. Padahal hanya untuk empat orang anggota DPD. Ia merujuk pada rencana pembangunan gedung baru DPR RI yang dinilai tidak efektif. Hanya mengandalkan dana uang negara dalam jumlah besar, tapi tidak mendukung kinerja anggota dewannya.

"Itu rata-rata empat lantai. Lalu di lantai tiga itu ada tempat istirahat bagi mereka. Di Jakarta saja banyak yang tidur-tiduran di DPD, bagaimana di daerah-daerah yang kita tidak bisa pantau. Jadi ini mentalnya juga sama kayak di sini (DPR RI)," kata Sebastian.

Sebastian menegaskan DPR RI dalam hal ini Komisi III berwenang untuk menghentikan pembangunan gedung DPD tersebut. "Sangat mungkin bagi DPR RI untuk menghentikan ini. Karena itu ada di Komisi III yang menentukan anggaran untuk pembangunan gedung DPD itu. Jadi kalau gedung DPR RI bisa dibatalkan, mestinya mereka (gedung DPD) juga harus dikoreksi," tandas Sebastian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Putuskan Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Dibiarkan Hilang

Pemerintah Putuskan Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com