Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Negara Ini Harus Diselamatkan

Kompas.com - 24/05/2011, 09:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengungkapkan, negara ini harus diselamatkan. Indonesia kini berada dalam bahaya korupsi yang luar biasa dan memasuki semua lini kehidupan.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Selasa (24/5/2011), pemimpin tujuh lembaga negara akan berkumpul di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, untuk membicarakan implementasi ideologi Pancasila dalam menghadapi persoalan-persoalan kenegaraan yang ada saat ini.

Kegiatan ini akan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua MK Mahfud MD, Ketua MA Harifin A Tumpa, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo, dan Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman.

”Soal pemberantasan korupsi ini, itu soal yang lebih teknis. Pemberantasan korupsi itu ada di ujung persoalan. Hulunya ada di komitmen berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, Pancasila tidak dihayati secara sungguh-sungguh,” ungkap Mahfud, Senin di ruang kerjanya.

Menurut dia, negara harus diselamatkan, dan salah satu caranya adalah menyelamatkan ideologi negara yang merupakan tugas bersama. "Kalau membela pemerintahan bisa ramai dan tidak kompak karena beda politik, tetapi kalau membela ideologi negara itu milik kita bersama. Nah itu itu yang akan kami bicarakan," katanya.

Dalam pertemuan hari ini, setiap ketua lembaga negara akan menyampaikan makalah secara bergantian. "Secara teknis, semua kepala lembaga negara itu akan menyampaikan paper yang masing-masing 15 menit, lalu Presiden akan diberikan waktu lebih banyak karena beliau nanti akan merangkum semua gagasan itu di dalam pendapatnya sendiri, yang akan didiskusikan bersama," katanya.

Pertemuan itu, kata Mahfud, bertujuan untuk menyamakan visi pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Hal itu sesuai dengan tema pertemuan yaitu "Memantapkan Posisi dan Peran Masing-Masing Lembaga Negara dalam Upaya Penguatan Pancasila sebagai Dasar Ideologi Negara".

Mahfud menegaskan bahwa selama ini Pancasila tidak pernah lagi dihayati secara sungguh-sungguh dalam kehidupan bernegara sehingga negara morat-marit dan korupsi terjadi di mana-mana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com