Partai yang "Bandel" Dianggap Mundur

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumpulkan semua pimpinan partai politik pendukung pemerintah, Senin (23/5/2011) di Wisma Negara, Jakarta. Turut hadir para pemimpin Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan. Pada pertemuan tersebut, para pemimpin parpol menandatangani nota kesepakatan koalisi yang baru.

Nota kesepakatan ini berlaku di wilayah eksekutif dan legislatif. Salah satu poin nota kesepakatan itu, kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono, parpol yang tidak menjalankan hasil kesepakatan koalisi dapat dianggap mengundurkan diri dari koalisi.

"Sementara itu, soal reshuffle sepenuhnya hak prerogatif Presiden," kata Agung kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin.

Menurut Agung, yang hadir mewakili Ketua Umum Partai Golkar Aburizal "Ical" Bakrie, poin sanksi pengunduran diri ini secara eksplisit termaktub dalam nota kesepakatan tersebut. Namun, kata Agung, koalisi tetap memberikan ruang bagi demokrasi.

Sementara itu, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa mengatakan, para pemimpin parpol sepakat untuk meningkatkan komunikasi di dalam koalisi. Para pemimpin parpol juga sepakat untuk tetap bersama hingga 2014. Selain itu, Hatta mengatakan, pada nota kesepakatan tersebut, Presiden tetap duduk sebagai pemimpin koalisi. Adapun ketua harian koalisi akan dijabat secara bergantian. Ketika ditanya ketua harian pada periode saat ini, Hatta mengaku lupa. Berbeda dengan Hatta, Agung mengatakan, posisi ketua harian koalisi telah ditiadakan.