Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Masak Rakyat Suka Aktivis Diculik

Kompas.com - 16/05/2011, 12:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan mempertanyakan hasil survei Indo Barometer yang menyebutkan bahwa masyarakat memiliki persepsi bahwa Orde Baru lebih baik daripada Orde Reformasi dalam bidang politik, ekonomi, sosial-keamanan, dan mantan Presiden Soeharto ternyata paling disukai publik. Menurut dia, hasil survei itu tak masuk akal. 

"Kalau era Soeharto lebih baik, saya mengajukan pertanyaan kepada hasil survei itu. Apakah mereka setuju dengan adanya penembakan aktivis, penculikan aktivis, pemberangusan media massa, pelanggaran HAM, setuju enggak mereka? Kalau mereka tidak setuju, berarti hasil survei itu tidak mencerminkan rakyat," katanya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/5/2011). 

Survei yang dilakukan Indo Barometer dipublikasikan pada Minggu (15/5/2011). Direktur Eksekutif Indo Barometer menyampaikan, sebesar 40,9 persen responden mempersepsikan bahwa Orde Baru lebih baik dibandingkan dengan Orde Lama dan Orde Reformasi. Hanya setengahnya, atau 22,8 persen, responden yang mengatakan bahwa Orde Reformasi lebih baik dibandingkan dengan periode lainnya.

Survei yang melibatkan 1.200 responden juga mendapatkan sebanyak 36,5 persen responden memilih almarhum mantan Presiden Soeharto sebagai presiden yang paling disukai. Selanjutnya, 20,9 persen memilih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono; 9,8 persen memilih almarhum mantan Presiden Soekarno; 9,2 persen memilih mantan Presiden Megawati Soekarnoputri; 4,4 persen memilih BJ Habibie; 4,3 persen memilih almarhum mantan Presiden Abdurrahman Wahid.

Ramadhan Pohan menegaskan, era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru jauh lebih baik daripada era Orde Baru. Ia mencontohkan, angka kemiskinan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) turun. Ramadhan justru curiga, hasil survei menunjukkan kinerja kementerian yang buruk. 

"Kalau hasil survei menyatakan demikian, berarti sosialisasi dari tiap kementerian tidak berjalan dan belum sampai ke masyarakat. Seharusnya itu menjadi peran humas di tiap kementerian hasil kerja selama ini dipublikasikan dan keberhasilan apa saja yang sudah dicapai," katanya. 

Meski demikian, Ramadhan menegaskan, survei Indo Barometer yang kritis diperlukan sebagai perangsang atau pemacu kinerja. "Hasil survei SBY di urutan kedua dari lima presiden lain itu berarti kan lebih baik daripada lima presiden lainya. Tapi, kalau memang masih ada kekurangan, akan kami perbaiki di sana-sini," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com