Gerakan Reformasi Gagal

Jakarta, Kompas - Gerakan reformasi politik dan pemerintahan yang telah berjalan selama sekitar 13 tahun dianggap gagal. Mayoritas masyarakat tidak merasakan ada perbaikan signifikan dalam bidang politik, pemerintahan, dan perekonomian.

Berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan Indo Barometer, sebanyak 55,4 persen masyarakat tidak merasakan ada perubahan kondisi bangsa sebelum dan sesudah reformasi. Hanya 31 persen masyarakat yang menganggap kondisi bangsa setelah reformasi jauh lebih baik.

”Bisa dikatakan, hanya 1 dari 3 responden yang menganggap kondisi Indonesia saat ini jauh lebih baik dibandingkan kondisi 13 tahun lalu,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari dalam jumpa wartawan di Jakarta, Minggu (15/5). Survei dilakukan April-Mei 2011 dengan 1.200 responden di 33 provinsi.

Selain itu, mayoritas masyarakat atau sekitar 55 persen mengaku tidak puas dengan reformasi. Hanya 29,7 persen masyarakat yang menyatakan kepuasan terhadap pelaksanaan reformasi. Masyarakat menganggap masih banyak tuntutan dan amanat reformasi yang belum terpenuhi, terutama tuntutan perubahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan ekonomi.

Di bidang hukum, pemerintah memang berhasil membentuk lembaga antikorupsi yang menangani kejahatan korupsi. Namun, tuntutan pengusutan kasus-kasus korupsi belum berjalan baik. Keadilan dalam penegakan hukum juga belum terpenuhi.

Reformasi baru berhasil memenuhi tuntutan perubahan dalam bidang politik, di antaranya pembatasan masa jabatan presiden dan pemilihan umum—baik presiden/wakil presiden, legislatif, maupun kepala daerah/wakil kepala daerah—berlangsung secara jujur, adil, rahasia, dan langsung oleh rakyat.

Bukan hanya itu. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono juga terus mengalami penurunan. Pada Juli 2009 kepuasan publik terhadap kinerja Presiden/Wapres masih mencapai 90,4 persen.

Kepuasan publik mulai menurun menjadi 74,5 persen pada awal 2010 dan kembali turun menjadi 50,9 persen pada Agustus 2010 setelah ada lonjakan harga pangan. Hingga Mei 2011 tingkat kepercayaan masyarakat menurun lagi jadi 48,9 persen.

Menurut ekonom Faisal Basri, kegagalan paling mencolok pascareformasi terjadi di bidang ekonomi. Pengangguran dan kemiskinan makin tinggi meski pemerintah melansir angka pengangguran dan angka kemiskinan mengalami penurunan. Hal itu kemungkinan yang membuat rendahnya kepuasan masyarakat terhadap reformasi. ”Kalau ini dibiarkan, reformasi akan menjadi Orde Baru jilid II,” ujarnya.

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menambahkan, infrastruktur politik memang sudah terbangun baik. Namun, demokrasi politik yang terjadi masih prosedural. Buktinya, perilaku politikus reformasi tidak lebih baik dibandingkan dengan politikus pada masa Orde Baru. (NTA)