Mengkhianati Pancasila
Telah terjadi pergeseran yang sangat signifikan dalam ruang imajinatif, dunia- ideal hingga pandangan tentang dunia dalam diri kita. Semua acuan untuk itu tak lagi berujung-pangkal pada khazanah gagasan kebangsaan yang disusun ribuan tahun oleh tradisi, adat, agama dari nenek moyang kita. Kini ia menghadap pada dunia ”baru” yang didesain dan direkayasa secara virtual, secara artifisial. Ironisnya, pada dunia ”baru” itulah justru kita mengaktualisasi diri, meneguhkan eksistensi, dan menetapkan hari nanti.
Dalam konteks ini, Pancasila sungguh bukanlah wahana atau pesawat canggih yang kita inginkan untuk mencapai itu semua. Tubuh, akal, dan batin yang penuh kecamuk data itu kini seperti khaos dan rindu akan sebuah bangunan ide(ologi) yang juga baru. Maka, berdasarkan perbendaharaan simbolik dari dunia-ideal di atas, pelbagai tawaran ”kebangsaan” alternatif—pinggiran hingga yang ekstrem— akan mudah masuk dan diterima dengan baik. Mereka menjawab apa yang ”dibutuhkan”, khususnya bagi kalangan anak muda dan remaja kita.
Pancasila pun jadi suara yang muram, mendengung seakan ada di kejauhan. Terlebih dalam realitasnya kita menyaksikan sejumlah besar peristiwa yang mengabarkan bahwa Pancasila tidak ada. Satu per satu sila-silanya tidak hanya disingkirkan, bahkan dikhianati oleh bangsa pemiliknya. Tiap hari kita disuguhi parade berita dan peristiwa yang mengabarkan kenyataan tentang kita, yang secara individual maupun kolektif menentang dasar negara itu dalam semua bentuk penyimpangan ideologis, dan memberi pengakuan serta menjalankan praktik dari kebudayaan yang berlawanan dengannya.
Pancasila pun tumbang dan tenggelam ke titik nadirnya. Karena ulah kita sendiri—kaum elite dan orang tua—ideologi itu gagal merengkuh generasi pewarisnya, kaum muda dan remaja, yang di pundaknya secara tak bertanggung jawab kita bebankan masa depan negeri ini.
Pada tingkat persoalan seperti ini, negara bukan lagi jadi sebab atau pokok utama. Dalam posisinya, sesungguhnya ia pun jadi korban dari pilihan hidup, pilihan adab yang kita tentukan secara kolektif. Terlebih pemerintah saat ini, sebagai wakil utama negara, tampak memosisikan diri tak lebih dari ”pelayan” publik. Sekadar memenuhi apa yang diinginkan publik, diiringi oleh kecemasan yang patetik akan lunturnya popularitas, hilangnya loyalitas konstituen, dan lunturnya legitimasi.
Saya kira konsep ”pelayan” atau ”melayani” publik semacam itu kurang tepat jika diartikan semata untuk menyervis kebutuhan dan kemauan rakyat. Apa yang harus dilayani pemerintah selain kebutuhan dasar, sekali lagi kebutuhan dasar (karena kebutuhan luks harus dicari dan dipenuhi sendiri oleh publik/swasta), adalah terutama melayani gagasan atau ide-ide tentang masa depan rakyatnya. Hal itu digariskan oleh konstitusi, dan jika pemerintah masih percaya dan melaksanakan ideologi, Pancasila adalah sumber dari ide masa depan itu.
Namun, bagaimana pemerintah dapat jadi pelaksana pertama dan utama dari konstitusi di mana Pancasila termaktub di dalamnya jika ia tak dapat mengelola elite—terutama pengambil kebijakan—dari kecenderungan yang mengingkari dan mengkhianati Pancasila? Bagaimana pemerintah dapat mewarisi dan mewariskan, mendiseminasi dan merangsang publik menghayati, jika ia sendiri sponsor dan pelaksana utama kebebasan tanpa kontrol yang artifisial dan penuh jebakan ini?
Bayangkan, bila dengan menafikan Pancasila saja potensi negeri ini sudah mampu memberi pertumbuhan 6 persen, berapa persen yang dapat kita hasilkan bersama bila Pancasila kita terapkan? Berapa persen lagi jika dengan kreativitas, data dan ilmu yang makin luas dan dalam kita miliki dapat menambal kekurangan atau kelemahan ide dari para pendiri bangsa kita?
Terpopuler
Now Trending
