Fraksi Tolak Gedung Baru DPR

Jakarta, Kompas - Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat tetap menolak rencana pembangunan gedung baru meskipun biaya pembangunan sudah dikoreksi menjadi Rp 777 miliar. Biaya rekomendasi Kementerian Pekerjaan Umum itu dinilai masih mahal.

Fraksi-fraksi yang tetap menolak gedung baru di antaranya Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). ”Sebaiknya seluruh pembangunan gedung ini dihentikan terlebih dahulu,” kata Sekretaris Fraksi PAN Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Teguh Juwarno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/5).

Teguh menilai hasil koreksi Kementerian Pekerjaan Umum yang menyatakan bahwa biaya gedung baru DPR cukup Rp 777 miliar tersebut menunjukkan perencanaan pembangunan bermasalah. Permasalahan itu salah satunya terkait dengan penetapan desain konstruksi gedung yang tidak melalui proses sayembara.

Tidak matangnya perencanaan juga bisa dilihat dari terus berubahnya anggaran biaya pembangunan gedung baru. Dari rencana awal Rp 1,8 triliun, kemudian turun menjadi Rp 1,6 triliun, dan terakhir turun menjadi Rp 1,138 triliun.

Oleh karena itu, menurut Teguh, Fraksi PAN tetap menolak rencana pembangunan gedung baru. Apalagi saat ini citra DPR semakin terpuruk lantaran buruknya kinerja.

Ketua DPP PDI-P Maruarar Sirait menegaskan, sikap Fraksi PDI-P soal gedung baru tidak berubah. ”Sejak awal, sikap partai kami tetap, menolak pembangunan gedung baru,” ujarnya.

Penolakan itu karena berdasarkan penjaringan aspirasi yang dilakukan PDI-P, tidak ada satu pun masyarakat yang setuju dengan pembangunan gedung baru. Berapa pun penurunan biaya gedung baru, PDI-P akan tetap menolak jika rakyat menolak.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Edi Prabowo juga menegaskan, fraksinya tetap konsisten menolak gedung baru. Pasalnya, membangun gedung baru bukanlah prioritas. DPR seharusnya lebih memprioritaskan perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, menurut Teguh, DPR seharusnya memprioritaskan perbaikan kinerja. Jika kinerja DPR di mata masyarakat sudah dinilai baik, barulah memikirkan pembangunan gedung baru. Itu pun jika gedung baru benar-benar dibutuhkan.