Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anis: DPR Lembaga Paling Transparan

Kompas.com - 12/05/2011, 13:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kinerja dan transparansi anggaran DPR terus menjadi sorotan. Kritik keras terus dilayangkan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Bagaimana respons DPR?

Wakil Ketua DPR Anis Matta justru menilai, lembaga yang dipimpinnya merupakan lembaga paling transparan di Indonesia. Ia pun mempertanyakan sorotan kepada DPR yang bertubi-tubi dilayangkan publik.

"Anda kan sudah tahu semua anggaran DPR. Seluruhnya kan Anda tahu. Pulsa telepon saja Anda bisa tahu. Saya kira ini karena lembaga politik, jadi orang bisa dengan bebas menyoroti. Bagian dari republik ini yang paling transparan adalah DPR. Sudah jumlahnya sedikit, paling transparan juga," ujar Anis Matta di Gedung DPR, Jakarta,  Kamis (12/5/2011).

Menurut dia, berbagai sorotan mengenai transparansi anggaran di DPR sudah berlebihan. "Menurut saya, orang-orang terlalu berlebihan. Kita tidak bisa mencegah itu (sorotan publik) dilayangkan. Misalnya, kalau Anda ingin mencari sensasi dengan cara seperti itu, siapa yang bisa mencegah Anda. Kita kan tidak bisa juga," ujarnya.

Setelah disoroti mengenai kegiatan studi banding di sejumlah negara, DPR juga dipertanyakan terkait alokasi anggaran untuk sistem informasi yang mencapai Rp 10 miliar. Kemarin, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis data bahwa setiap anggota DPR mendapatkan tunjangan pulsa Rp 14 juta per bulan. Namun, Anis membantah data ini. Menurut dia, angka yang diterima anggota Dewan tak sebesar itu.

"Enggak sebesar itulah. Setengahnya saja tidak," kata Anis.

Ketua DPR Marzuki Alie juga mengeluarkan bantahan yang sama. Anggota DPR tak memperoleh tunjangan sebesar yang dipublikasikan Fitra.

"Yang jelas (tunjangan) pulsa enggak ada, itu bohong. Masa kita dikasih uang pulsa. Ya, itulah ciri LSM kita, tanpa klarifikasi, langsung publikasi. Dia enggak ngerti. Kami mendapat uang pulsa sekian puluh juta, kan gila itu namanya. Ngawur itu," kata Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

Menurut Marzuki, biaya telepon yang diterima diperuntukkan bagi telepon di rumah jabatan, bukan pulsa yang mencapai belasan juta tersebut. "Telepon rumah jabatan kalau enggak salah dua jutaan," kata Marzuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jamdatun Feri Wibisono Ditunjuk Jadi Wakil Jaksa Agung

    Jamdatun Feri Wibisono Ditunjuk Jadi Wakil Jaksa Agung

    Nasional
    Sri Mulyani Mulai Mulai Hitung-hitung Anggaran Pemerintahan Prabowo

    Sri Mulyani Mulai Mulai Hitung-hitung Anggaran Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Hapus 2 DPO Kasus 'Vina Cirebon', Polri Akui Tak Punya Bukti Kuat

    Hapus 2 DPO Kasus "Vina Cirebon", Polri Akui Tak Punya Bukti Kuat

    Nasional
    Tak Hadiri Panggilan MKD, Bamsoet Sebut Undangan Diterima Mendadak

    Tak Hadiri Panggilan MKD, Bamsoet Sebut Undangan Diterima Mendadak

    Nasional
    Proyeksi Sri Mulyani untuk Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II: Masih Terjaga seperti Kuartal I

    Proyeksi Sri Mulyani untuk Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II: Masih Terjaga seperti Kuartal I

    Nasional
    Psikolog Forensik Sebut Ada Perbedaan Laporan Iptu Rudiana dengan Hasil Otopsi soal Kematian Vina dan Eky

    Psikolog Forensik Sebut Ada Perbedaan Laporan Iptu Rudiana dengan Hasil Otopsi soal Kematian Vina dan Eky

    Nasional
    Usai Rapat dengan Jokowi, Gubernur BI Jamin Rupiah Akan Menguat

    Usai Rapat dengan Jokowi, Gubernur BI Jamin Rupiah Akan Menguat

    Nasional
    Hasil Pertemuan Prabowo dengan Ketum Parpol KIM Tak Akan Dilaporkan ke Jokowi

    Hasil Pertemuan Prabowo dengan Ketum Parpol KIM Tak Akan Dilaporkan ke Jokowi

    Nasional
    Dianugerahi Bintang Bhayangkara Utama, Prabowo: Terima Kasih Kapolri, Kehormatan bagi Saya

    Dianugerahi Bintang Bhayangkara Utama, Prabowo: Terima Kasih Kapolri, Kehormatan bagi Saya

    Nasional
    PDI-P Lirik Susi Pudjiastuti Maju Pilkada Jabar, Airlangga: Bagus untuk Pandeglang

    PDI-P Lirik Susi Pudjiastuti Maju Pilkada Jabar, Airlangga: Bagus untuk Pandeglang

    Nasional
    Jokowi Absen dalam Sidang Gugatan Bintang Empat Prabowo di PTUN

    Jokowi Absen dalam Sidang Gugatan Bintang Empat Prabowo di PTUN

    Nasional
    Mendagri Minta Pj Kepala Daerah Mundur jika Ikut Pilkada atau Diberhentikan

    Mendagri Minta Pj Kepala Daerah Mundur jika Ikut Pilkada atau Diberhentikan

    Nasional
    Imigrasi Berupaya Pulihkan Layanan Pakai 'Back Up' PDN Kominfo di Batam

    Imigrasi Berupaya Pulihkan Layanan Pakai "Back Up" PDN Kominfo di Batam

    Nasional
    Ada Erick Thohir pada Pertemuan Prabowo dan Ketum Parpol KIM, Begini Penjelasan Airlangga

    Ada Erick Thohir pada Pertemuan Prabowo dan Ketum Parpol KIM, Begini Penjelasan Airlangga

    Nasional
    Psikolog Forensik: Laporan Visum Sebut Vina dan Eky Mati Tak Wajar, Tak Disebut Korban Pembunuhan

    Psikolog Forensik: Laporan Visum Sebut Vina dan Eky Mati Tak Wajar, Tak Disebut Korban Pembunuhan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com