Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anis: DPR Lembaga Paling Transparan

Kompas.com - 12/05/2011, 13:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kinerja dan transparansi anggaran DPR terus menjadi sorotan. Kritik keras terus dilayangkan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Bagaimana respons DPR?

Wakil Ketua DPR Anis Matta justru menilai, lembaga yang dipimpinnya merupakan lembaga paling transparan di Indonesia. Ia pun mempertanyakan sorotan kepada DPR yang bertubi-tubi dilayangkan publik.

"Anda kan sudah tahu semua anggaran DPR. Seluruhnya kan Anda tahu. Pulsa telepon saja Anda bisa tahu. Saya kira ini karena lembaga politik, jadi orang bisa dengan bebas menyoroti. Bagian dari republik ini yang paling transparan adalah DPR. Sudah jumlahnya sedikit, paling transparan juga," ujar Anis Matta di Gedung DPR, Jakarta,  Kamis (12/5/2011).

Menurut dia, berbagai sorotan mengenai transparansi anggaran di DPR sudah berlebihan. "Menurut saya, orang-orang terlalu berlebihan. Kita tidak bisa mencegah itu (sorotan publik) dilayangkan. Misalnya, kalau Anda ingin mencari sensasi dengan cara seperti itu, siapa yang bisa mencegah Anda. Kita kan tidak bisa juga," ujarnya.

Setelah disoroti mengenai kegiatan studi banding di sejumlah negara, DPR juga dipertanyakan terkait alokasi anggaran untuk sistem informasi yang mencapai Rp 10 miliar. Kemarin, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis data bahwa setiap anggota DPR mendapatkan tunjangan pulsa Rp 14 juta per bulan. Namun, Anis membantah data ini. Menurut dia, angka yang diterima anggota Dewan tak sebesar itu.

"Enggak sebesar itulah. Setengahnya saja tidak," kata Anis.

Ketua DPR Marzuki Alie juga mengeluarkan bantahan yang sama. Anggota DPR tak memperoleh tunjangan sebesar yang dipublikasikan Fitra.

"Yang jelas (tunjangan) pulsa enggak ada, itu bohong. Masa kita dikasih uang pulsa. Ya, itulah ciri LSM kita, tanpa klarifikasi, langsung publikasi. Dia enggak ngerti. Kami mendapat uang pulsa sekian puluh juta, kan gila itu namanya. Ngawur itu," kata Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

Menurut Marzuki, biaya telepon yang diterima diperuntukkan bagi telepon di rumah jabatan, bukan pulsa yang mencapai belasan juta tersebut. "Telepon rumah jabatan kalau enggak salah dua jutaan," kata Marzuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

    Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

    Nasional
    Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

    Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

    Nasional
    KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

    KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

    Nasional
    Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

    Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

    Nasional
    Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

    Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

    Nasional
    Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

    Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

    Nasional
    5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

    5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

    Nasional
    Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

    Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

    Nasional
    Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

    Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

    Nasional
    Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

    Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

    Nasional
    Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

    Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

    Nasional
    Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

    Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

    Nasional
    PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

    PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

    Nasional
    Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

    Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

    Nasional
    Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

    Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com