Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anis: DPR Lembaga Paling Transparan

Kompas.com - 12/05/2011, 13:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kinerja dan transparansi anggaran DPR terus menjadi sorotan. Kritik keras terus dilayangkan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Bagaimana respons DPR?

Wakil Ketua DPR Anis Matta justru menilai, lembaga yang dipimpinnya merupakan lembaga paling transparan di Indonesia. Ia pun mempertanyakan sorotan kepada DPR yang bertubi-tubi dilayangkan publik.

"Anda kan sudah tahu semua anggaran DPR. Seluruhnya kan Anda tahu. Pulsa telepon saja Anda bisa tahu. Saya kira ini karena lembaga politik, jadi orang bisa dengan bebas menyoroti. Bagian dari republik ini yang paling transparan adalah DPR. Sudah jumlahnya sedikit, paling transparan juga," ujar Anis Matta di Gedung DPR, Jakarta,  Kamis (12/5/2011).

Menurut dia, berbagai sorotan mengenai transparansi anggaran di DPR sudah berlebihan. "Menurut saya, orang-orang terlalu berlebihan. Kita tidak bisa mencegah itu (sorotan publik) dilayangkan. Misalnya, kalau Anda ingin mencari sensasi dengan cara seperti itu, siapa yang bisa mencegah Anda. Kita kan tidak bisa juga," ujarnya.

Setelah disoroti mengenai kegiatan studi banding di sejumlah negara, DPR juga dipertanyakan terkait alokasi anggaran untuk sistem informasi yang mencapai Rp 10 miliar. Kemarin, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis data bahwa setiap anggota DPR mendapatkan tunjangan pulsa Rp 14 juta per bulan. Namun, Anis membantah data ini. Menurut dia, angka yang diterima anggota Dewan tak sebesar itu.

"Enggak sebesar itulah. Setengahnya saja tidak," kata Anis.

Ketua DPR Marzuki Alie juga mengeluarkan bantahan yang sama. Anggota DPR tak memperoleh tunjangan sebesar yang dipublikasikan Fitra.

"Yang jelas (tunjangan) pulsa enggak ada, itu bohong. Masa kita dikasih uang pulsa. Ya, itulah ciri LSM kita, tanpa klarifikasi, langsung publikasi. Dia enggak ngerti. Kami mendapat uang pulsa sekian puluh juta, kan gila itu namanya. Ngawur itu," kata Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

Menurut Marzuki, biaya telepon yang diterima diperuntukkan bagi telepon di rumah jabatan, bukan pulsa yang mencapai belasan juta tersebut. "Telepon rumah jabatan kalau enggak salah dua jutaan," kata Marzuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

    Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

    Nasional
    PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

    PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

    Nasional
    Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

    Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

    Nasional
    Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

    Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

    Nasional
    Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

    Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

    Nasional
    Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

    Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

    Nasional
    Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

    Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

    Nasional
    Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

    Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

    Nasional
    Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

    Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

    Nasional
    Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

    Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

    Nasional
    Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

    Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

    Nasional
    Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

    Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

    Nasional
    Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

    Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

    Nasional
    PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

    PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

    Nasional
    4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

    4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com