Menuntut Jaminan Sosial
Substansi SJSN pada dasarnya ditujukan untuk perluasan kepesertaan, peningkatan dan perluasan manfaat, serta koreksi terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial yang telah berjalan. Di kalangan pegawai negeri (PNS) dan anggota TNI/Polri belum ada jaminan kecelakaan kerja sehingga kalau terjadi kecelakaan kerja tak ada santunannya. Jaminan pensiun PNS, anggota TNI/Polri sebagian besar juga menjadi beban APBN sehingga dalam jangka panjang akan memberatkan APBN.
PNS, anggota TNI/Polri dengan demikian juga tertutup memanfaatkan nilai tambah investasi dananya. UU SJSN mengamanatkan mengubah sistem pensiun menjadi funded–system, di mana iuran jaminan pensiun dibayar oleh peserta (PNS dan anggota TNI/Polri) dan pemberi kerja (pemerintah) dan diserahkan kepada BPJS. BPJS dapat menginvestasikan dana yang dikelola sehingga membuka peluang peserta menikmati nilai tambah hasil investasi.
Tenaga kerja swasta, baik formal maupun nonformal, sebagian besar belum memiliki jaminan pensiun dan jaminan kesehatan purnatugas. Adapun bagi masyarakat yang kurang mampu, sesuai Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945, mereka bisa menjadi bagian dari Program Jaminan Sosial sebagai peserta penerima bantuan iuran, di mana iuran jaminan sosial mereka dibayarkan oleh pemerintah.
Jadi, adalah keliru kalau SJSN akan memberatkan pemerintah. Sebaliknya, SJSN akan lebih menyehatkan dan meningkatkan kemampuan pemerintah membiayai pembangunan ekonomi.
Salah satu hambatan yang dihadapi sejak penyusunan RUU SJSN adalah kekhawatiran dari kalangan dunia usaha. Selain merasa terbebani iuran jaminan sosial juga ancaman atas usahanya, khususnya industri di sektor asuransi, farmasi, dan kesehatan.
Kekhawatiran yang sesungguhnya tidak beralasan karena Program Jaminan Sosial telah diberlakukan di banyak negara, di mana tenaga kerja merupakan aset perusahaan yang harus dijamin kesejahteraannya. Di samping itu, pasar juga masih terbuka bagi kalangan masyarakat yang ingin memiliki santunan dan jaminan yang lebih besar, yang jumlahnya di Indonesia juga cukup bermakna.
Dengan kenyataan seperti itu, tuntutan terhadap jaminan sosial makin mendesak, khususnya penyelesaian pembahasan RUU BPJS yang sedang dibahas antara pemerintah dan DPR.
Terpopuler
Now Trending
