Jakarta, Kompas -
Pemulangan TKI bermasalah dari Arab Saudi dinilai baik. Namun, masalah seperti ini bakal terulang kembali bila pemerintah tak membenahi sistem perekrutan, persiapan keberangkatan, sampai perjanjian perlindungan dengan negara tujuan.
Indonesia menempatkan sedikitnya 6 juta TKI dengan separuh di antaranya tak berdokumen. Mereka mengirim devisa 7,1 miliar dollar AS tahun 2010.
Anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Eva Kusuma Sundari, mengatakan, pemerintah kerap lepas tangan soal TKI dan menyerahkan kepada swasta. Artinya, peran negara hampir tidak ada karena sejak awal sampai penempatan TKI lebih banyak berurusan dengan pihak swasta daripada pemerintah. ”Pasar gelap di (Arab) Saudi pun tumbuh subur karena TKI dapat libur sehari dalam seminggu, boleh berkumpul dengan teman-teman, dan gaji 1.200 riyal per bulan. Kenapa pemerintah tak bisa memperjuangkan semua ini agar menjadi resmi?” ujar Eva.
Hampir semua ruangan kedatangan penumpang di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dipadati para perempuan dan anak-anak dari rombongan tenaga kerja Indonesia yang dideportasi Pemerintah Arab Saudi yang diangkut Kapal Motor Labobar.
Hanya sebagian kecil dari rombongan TKI yang dideportasi itu laki-laki dengan jumlah tak lebih dari 31 orang. Selebihnya, sebanyak 2.132 orang, adalah perempuan dewasa dan 186 anak-anak dan bayi.
Dalam rombongan itu juga ada sekelompok TKI yang tak bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Menurut penjelasan beberapa TKW, mereka bekerja di tempat hiburan tertutup. (HAM/CHE/MDN/PIN)