Kaum Buruh Sebaiknya Bentuk Parpol

Kompas.com - 04/05/2011, 20:49 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com - Kaum buruh dan pekerja di Indonesia seharusnya memiliki partai politik sendiri seperti di negara- negara maju lainnya antara lain Rusia dan Polandia. Partai politik itu akan memperjuangkan semua aspirasi dan kepentingan kaum buruh dan pekerja di seluruh Indonesia. Misalnya,  di Rusia, partai buruh sangat disayang oleh para petani dan pekerja. Sebaliknya, partai buruh itu akan sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi dan kepentingan buruh dan pekerja Rusia.

"Problemnya di Indonesia, apakah partai buruh akan benar-benar berjuang bagi kepentingan kaum buruh, atau sebaliknya, partai buruh akan disayang juga oleh buruh, petani dan pekerja?," ungkap aktivis sosial Danial Indrakusuma, dalam seminar yang digelar Trade Union Rights Centre (TURC) di Gedung Joang 45, Jakarta, Rabu (4/5/2011).

Seminar dengan tema Tuntutan Reformasi Jaminan Sosial: Transformasi Gerakan Buruh Menuju Gerakan Sosial dan Politik di hadiri antara lain tokoh buruh Mochtar Pakpahan, Direktur Utama TURC Surya Tjandra dan aktivis sosial Danial Indrakusuma.  

Menurut Danial, yang pernah menjadi aktivis di Partai Rakyat Demokratik (PRD), pendirian partai buruh di Indonesia bukan soal sah atau tidak sah. "Akan tetapi, bisa atau tidak memperjuangkan aspirasi dan kepentingan buruh. Jadi, mengapa suara kita tidak diberikan kepada partai yang kita dirikan sendiri? Mengapa justru diberikan kepada partai politik lainnya, sebut saja saja seperti PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sosial (PKS)?," tanya Danial lagi.  

Sebelumnya, menurut Surya, dalam memperjuangkan jaminan sosial dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), tercatat hanya ada dua partai politik yang terlihat benar-benar membela program tersebut, yakni PDI Perjuangan dan PKS. Adapun, partai politik lainnya di DPR, dinilainya tidak memiliki kepedulian terhadap aspirasi dan kepentingan buruh dan pekerja.

"Namun, terhadap PDI Perjuangan dan PKS, kita pun punya catatan sendiri-sendiri terhadap aspirasi buruh," tambah Surya.  

Mengutip laporan jajak pendapat di harian Kompas belum lama ini, Surya menyatakan sebagian pekerja yang ditanyai justru merasa gamang den gan masa depan mereka terkait dalam pekerjaannya daripada mengurusi berdirinya partai politik.  

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mochtar Pakpahan  mengakui, saat ia mendirikan Partai Buruh, pemilihnya dari kaum buruh dan pekerja sendiri justru tidak signifikan sehingga partainya tidak pernah diperhitungkan dalam setiap pemilu. Bahkan, tambah Mochtar, wakil-wakil buruh di setiap partai politik, malah tidak terpilih. Sebab, mereka bersaing sendiri-sendiri.  

"Hal itu karena tidak adanya persatuan di antara para buruh dan pekerjanya sendiri. Kalaupun ada, mereka sudah terfragmentasi sendiri-sendiri. Tidak ada yang bersatu. Jadi sulit mewujudkan partai buruh yang kuat dan solid. Padahal, kalau Negara itu sudah sejahtera, pasti partai buruhnya kuat dan solid," jelas Mochtar.

 

 

 

 

 

 



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mertua SBY, Ibu Ageng, Meninggal Dunia di Usia 91 Tahun

Mertua SBY, Ibu Ageng, Meninggal Dunia di Usia 91 Tahun

Nasional
Penonton PON XX Papua 2021 Dibatasi 25 Persen dari Kapasitas

Penonton PON XX Papua 2021 Dibatasi 25 Persen dari Kapasitas

Nasional
Batasi Pelaku Perjalanan Internasional, Pintu Masuk Udara Hanya Via Jakarta dan Manado

Batasi Pelaku Perjalanan Internasional, Pintu Masuk Udara Hanya Via Jakarta dan Manado

Nasional
Luhut Klaim Penanganan Pandemi di Indonesia Dapat Penghargaan dari Banyak Negara

Luhut Klaim Penanganan Pandemi di Indonesia Dapat Penghargaan dari Banyak Negara

Nasional
Ini 10 Daerah yang Masih Terapkan PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali

Ini 10 Daerah yang Masih Terapkan PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali

Nasional
Luhut: Kasus Harian Covid-19 Turun 98 Persen dari Puncaknya

Luhut: Kasus Harian Covid-19 Turun 98 Persen dari Puncaknya

Nasional
Luhut Soroti Rendahnya Cakupan Vaksinasi Covid-19 terhadap Lansia

Luhut Soroti Rendahnya Cakupan Vaksinasi Covid-19 terhadap Lansia

Nasional
Anggota DPR Minta Penindakan Teroris Beriringan dengan Deradikalisasi

Anggota DPR Minta Penindakan Teroris Beriringan dengan Deradikalisasi

Nasional
Antipasi Masuknya Varian Mu dan Lambda, Pemerintah Batasi Pintu Masuk RI

Antipasi Masuknya Varian Mu dan Lambda, Pemerintah Batasi Pintu Masuk RI

Nasional
PPKM Diperpanjang, Perusahaan Sektor Non-esensial Bisa Terapkan WFO 25 Persen dari Kapasitas

PPKM Diperpanjang, Perusahaan Sektor Non-esensial Bisa Terapkan WFO 25 Persen dari Kapasitas

Nasional
Sedekah Wi-Fi untuk Para Pewaris Negeri

Sedekah Wi-Fi untuk Para Pewaris Negeri

Nasional
UPDATE 20 September: 45,2 Juta Orang Sudah Jalani Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 20 September: 45,2 Juta Orang Sudah Jalani Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Luhut: Kami Tak Akan Lakukan Perubahan Kebijakan Pandemi yang Drastis, Mohon Pengertiannya

Luhut: Kami Tak Akan Lakukan Perubahan Kebijakan Pandemi yang Drastis, Mohon Pengertiannya

Nasional
Luhut: Positivity Rate Covid-19 Indonesia Kini di Bawah 2 Persen

Luhut: Positivity Rate Covid-19 Indonesia Kini di Bawah 2 Persen

Nasional
Luhut: Liga 2 Bisa Digelar di Daerah PPKM Level 3 dan 2 di Jawa Bali

Luhut: Liga 2 Bisa Digelar di Daerah PPKM Level 3 dan 2 di Jawa Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.