Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Enggan Merepotkan,Wafid "Lepas" Adhyaksa

Kompas.com - 03/05/2011, 13:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharam, yang menjadi tersangka dugaan suap terkait pembanguan wisma atlet Sea Games, mencabut kuasanya terhadap Adhyaksa Dault sebagai kuasa hukumnya. Alasan yang diungkapkan Wafid, dirinya enggan merepotkan mantan atasannya itu. Hal itu disampaikan kuasa hukum Wafid lainnya, Erman Umar, saat dihubungi, Selasa (3/5/2011).

"Pak Wafid merasa Pak Adhyaksa sibuk berat, ada event-event olahraga internasional di dalam negeri. Adhyaksa dilihat sama Pak Wafid juga kan calon Ketua PSSI. Jadi, Pak Wafid sebagai orang olahraga, jangan sampai terganggu," ujar Erman.

Menurutnya, Wafid merasa bahwa kasusnya yang dihubung-hubungkan dengan Partai Demokrat menjadi bermuatan politis. Maka Wafid, kata Erman, semakin tidak enak jika melibatkan Adhyaksa yang juga mantan Menpora itu.

"Dia pikir dengan keadaan dia, 'Cukup Pak Erman Umar saja dan timnya yang bela saya. Dan saya terimakasih besar kepada Pak Adhyaksa'" tutur Erman menirukan Wafid.

Selain mencabut kuasa dari Adhyaksa, menurut Erman, Wafid mencabut kuasa dari pengacara internal Kemenpora, Haryo Yuniarto. "Pak Haryo ini juga panitia penyelenggara Piala Presiden," tambahnya.

Dihubungi terpisah, Adhyaksa Dault mengaku mengetahui perihal pencabutan kuasanya itu secara lisan dari Erman. Namun ia belum menerima surat pencabutan kuasa darinya yang dibuat Wafid. "Mungkin secara psikologis dia (Wafid) tidak enak karena saya atasannya dulu sampai turun," ungkap Adhyaksa.

Meski demikian, Adhyaksa mengaku legowo jika Wafid tidak ingin lagi dibelanya. Adapun, Wafid Muharam adalah salah satu tersangka dalam dugaan suap pembangunan wisma atlet Sea Games di Palembang. Ia tertangkap tangan KPK setelah diduga menerima cek senilai Rp 3,2 miliar dari PT Duta Graha Indah di ruangannya, lantai III Kantor Kemenpora. Saat yang sama, ditangkap pula petinggi PT DGI, Mohamad El Idris dan seorang wanita yang diduga mediator, Mindo Rosaline Manullang.

Sebelumnya, Adhyaksa menilai adanya kejanggalan dalam kasus yang menjerat Wafid. Kejanggalan tersebut, katanya, berkaitan dengan tempat serah terima suap dan bentuk suap yang berupa cek. Ia juga menduga jika Wafid hanya dijebak pihak tertuntu. Oleh karena itu, Adhyaksa berinisiatif membela Wafid yang selama ini dikenalnya sebagai pribadi sederhana dan jujur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com