NII Muncul karena Politik Intelijen?

Kompas.com - 28/04/2011, 15:52 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Setara Institute Ismail Hasani mensinyalir, mencuatnya kembali gerakan Negara Islam Indonesia (NII) memunculkan dugaan bahwa intelijen tak bekerja hingga tuntas untuk menelusuri akar-akar radikalisme. Ia menduga, ada sisi politis dari oknum intelijen yang memang membiarkan kelompok radikal berkembang dan eksis dengan menyisakan satu orang anggotanya untuk menjaga aktivitas gerakan tersebut. Hal itu diungkapkan Ismail, Kamis (28/4/2011) di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

"Kalau analisis politik intelijen ini dalam kapasitas lain, dimungkinkan bahwa gerakan Islam di Indonesia selalu berurusan dengan intelijen. Tidak ada yang bisa menelusuri sejak NII didirikan. Ada satu orang disisakan. Artinya, persoalan gerakan-gerakan teroris Indonesia bisa jadi sesungguhnya menjadi persoalan politik domestik. Ada orang yang menjadi akar dari gerakan-gerakan ini yang dibiarkan, padahal perannya nyata, tetapi tidak ditangkap, tidak ditindak," papar Ismail.

Lebih lanjut ia mengatakan, ada dugaan pihak-pihak tertentu yang berusaha melegalkan sejumlah gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam agar bisa dimanfaatkan sebagai ladang politik untuk perebutan kekuasaan. Hal ini mengakibatkan gerakan seperti NII yang sebenarnya sudah berkembang lama tidak pernah benar-benar terputuskan jaringannya, termasuk bentuk-bentuk jaringan teroris.

Ismail kemudian membandingkan intelijen dan kepolisian di Amerika Serikat dengan di Indonesia. Menurutnya, pada peristiwa peledakan WTC di Amerika pada 11 September 2001, kepolisian Amerika justru bisa memutus jaringan untuk peristiwa bom-bom selanjutnya.

"Seharusnya seperti Amerika, setelah 11 September meledak, setelah itu langsung selesai. Enggak ada lagi aksi-aksinya. Tetapi, di Indonesia selalu terjadi dan tidak mudah dikendalikan. Jadi, fakta adanya organisasi radikal atau gerakan semacam itu justru dijadikan alat untuk memegang otoritas oleh pihak tertentu sehingga tidak mudah dihentikan gerakan seperti ini,"ujarnya.

Ismail mengimbau agar masyarakat juga berperan membantu intelijen maupun aparat penegak hukum yang bekerja untuk memberantas gerakan NII yang berpotensi menjadi gerakan terorisme.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

    Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

    Nasional
    Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

    Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

    Nasional
    Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

    Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

    Nasional
    Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

    Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

    Nasional
    Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

    Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

    Nasional
    Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

    Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

    Nasional
    KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

    KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

    Nasional
    Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

    Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

    Nasional
    Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

    Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

    Nasional
    Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

    Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

    Nasional
    Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

    Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

    Nasional
    Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

    Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

    Nasional
    Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

    Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

    Nasional
    Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

    Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

    Nasional
    Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

    Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X