Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Adhyaksa: WM Hanya Dijebak

Kompas.com - 26/04/2011, 20:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Adhyaksa Dault selaku kuasa hukum WM, Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga yang menjadi tersangka dalam dugaan suap pembangunan wisma atlet di Palembang, menengarai adanya sejumlah kejanggalan dalam penetapan WM sebagai tersangka. Adhyaksa yang juga mantan Menpora itu menduga bahwa WM hanya dijebak.

"Tapi saya tidak katakan KPK yang menjebak WM ya," katanya ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (26/4/2011).

Menurut Adhyaksa, kemungkinan WM terseret dalam dugaan suap tersebut akibat jebakan pihak lain yang menjadi lawan politiknya atau pihak yang menjadi lawan bisnis dari MEI, petinggi di PT Duta Graha Indah yang mengerjakan proyek pembangunan wisma atlet di Palembang, Sumatera Selatan.

Hal itu, menurut dia, terlihat dari sejumlah kejanggalan. Pertama, Adhyaksa ragu jika WM yang selama ini dikenalnya sebagai pribadi yang jujur dan sederhana berani terlibat dalam suap-menyuap. "Waktu saya Menpora, dia jadi deputi. Dia sederhana, rumahnya saja di Perumnas, Tangerang. Anaknya saja ngontrak. Saya tahu di media dia terlibat penyuapan. Saya mikir ini dia enggak pernah gini dulu," katanya.

Kejanggalan kedua, lanjut Adhyaksa, terkait waktu terjadinya transaksi suap. Menurut dia, tidak masuk akal jika transaksi suap terjadi baru-baru ini, yakni saat WM tertangkap tangan oleh penyidik KPK, Selasa (19/4/2011), sementara proyek pembangunan gedung wisma atlet telah berjalan. "Seharusnya kan suap itu di awal (sebelum pembangunan gedung wisma atlet)," ujarnya.

Kejanggalan ketiga, terkait lokasi transaksi suap. Ia menilai, transaksi suap yang terjadi di ruangan WM di Kempora tidak umum. "Dari modusnya, biasanya suap kan dilakukan di tempat lain, di luar kantor, tempat tertutup. Ini masak di dalam ruangan, di hadapan sembilan stafnya," ungkap Adhyaksa.

Oleh karena itu, sebagai kuasa hukum WM, Adhyaksa meminta agar WM berterus terang dan berkata jujur saat diperiksa KPK agar hal yang sebenarnya terbongkar. "Tapi jika Bapak (WM) tidak jujur, ada yang dilindungi, itu tidak akan selesai, hati akan resah. Maka saya minta buka apa adanya," ucapnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan WM sebagai tersangka dalam dugaan suap terkait pembangunan gedung wisma atlet Sea Games ke-26 di Palembang. Pada 19 April, WM tertangkap tangan sesaat setelah menerima cek senilai Rp 3,2 miliar dari MEI.

Selain WM dan MEI, KPK menetapkan MRM yang diduga mediator keduanya sebagai tersangka. Terkait cek senilai Rp 3,2 miliar, Adhyaksa mengatakan bahwa menurut WM cek tersebut belum dapat dicairkan. "Cek kosong tapi sudah ditulis Rp 3,2 miliar tapi gak ada dananya, makanya dibuat tanda terimanya," ujar Adhyaksa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com