Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susahnya Mencari Informasi Studi Banding DPR

Kompas.com - 26/04/2011, 11:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah anggota DPR yang tergabung dalam komisi maupun alat kelengkapan melakukan studi banding ke luar negeri di masa reses ini.  Komisi I berkunjung ke lima negara yakni Perancis, Spanyol, Turki, Rusia, dan AS. Komisi VIII melalui Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Fakir Miskin berangkat ke China dan Australia.

Komisi X berangkat ke Spanyol dan China untuk belajar dan melihat fasilitas olahraga, perpustakaan, belajar pendidikan, dan wisata.  Sedangkan Badan Urusan Rumah Tangga DPR akan menyambangi Inggris dan Amerika Serikat.

Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan, sepanjang tahun 2011, DPR mengalokasikan anggaran studi banding ke luar negeri sebesar Rp 105,924 miliar lebih. Nilai ini setara dengan dengan 2.301 beasiswa bagi anak keluarga miskin untuk menempuh pendidikan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pagu beasiswa untuk anak keluarga miskin dari jenjang SD hingga perguruan tinggi tahun ini hanya Rp 46,038 juta per orang.

Tapi, bukan itu saja soalnya. Pertanyaan yang mengusik, seberapa terbuka anggota dewan yang terhormat mensosialisasikan kunjungan kerja ini kepada masyarakat. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan pernah mengungkapkan, berdasarkan kesepakatan rapat konsultasi pimpinan, setiap kunjungan kerja ke luar negeri harus disosialisasikan kepada masyarakat. Namun, sulit sekali memperoleh informasi mengenai kunjungan kerja ke luar negeri itu.

Mari kita tengok pengalaman Kompas.com berikut ini. Komisi VIII akan bertolak menuju Australia pada Rabu (27/4/2011) besok hingga Senin (2/5/2011) pekan mendatang untuk melakukan kunjungan kerja terkait pembahasan RUU Penanganan Fakir Miskin. Apa agenda para anggota Dewan di Negeri Kanguru itu? 

Sejak pekan lalu, Kompas.com berusaha mencari informasi mengenai agenda studi banding ini. Hasilnya nihil. Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding dan Wakil Ketua Komisi VIII Chairun Nisa tak kunjung berhasil dihubungi sejak pekan lalu melalui telepon guna dikonfirmasi mengenai agenda kunjungan kerja ini. 

Pekan lalu, terdengar nada sambung di seberang telepon, tapi tidak ada yang mengangkat. Biasanya, kedua pimpinan Komisi ini selalu terjangkau wartawan. Pagi ini, Selasa (26/4/2011), Kompas.com berusaha kembali menghubungi keduanya, tapi nomor telepon mereka tidak aktif. 

Hal serupa juga terjadi ketika Kompas.com menghubungi Wakil Ketua Komisi VIII lainnya, Gondo Radityo Gambiro yang memimpin perjalanan kunjungan kerja rombongan Anggota Komisi VIII lainnya ke Cina. Kemarin, ponselnya aktif tapi tak diangkat ketika dihubungi. 

Politisi Demokrat ini hanya membalas dua kali melalui pesan singkat. Pesan singkat yang pertama berisi pertanyaan mengenai topik apa yang akan ditanyakan Kompas.com jika menghubunginya. Pesan singkat yang kedua berisi janji akan akan menghubungi kembali. 

"Nanti sy telp ya, skrg msh rpt. Tks," demikian bunyi pesan singkat tersebut. Sayangnya, Gondo tak menghubungi balik hingga pagi ini. Begitu pula, ketika dihubungi kembali. Ponselnya yang aktif tak kunjung diangkat.

Kompas.com juga berusaha mencari informasi mengenai studi banding anggota dewan di situs resmi DPR. Namun, tak ada satupun informasi yang berhasil ditemukan terkait kunjungan kerja ke luar negeri ini.

Upaya nihil juga dialami ketika kami datang ke sekretariat Komisi VIII  pekan lalu. Soal agenda kunjungan, salah seorang staff sekretariat meminta kami untuk bertanya langsung kepada anggota dewan bersangkutan. Buntu.

Informasi mengenai angenda kunjungan kerja ke negeri Kanguru justru datang dari Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA). Dalam rilis yang dikirim ke redaksi Kompas.com pekan lalu disebutkan, selama enam hari kunjungan, anggota Dewan akan menyambangi Sidney, Canberra dan Melbourne. Sejumlah agenda akan dilakukan, namun tak satu pun agenda bertemu dengan parlemen Australia. Kenapa? Menurut PPIA, kunjungan dilakukan pada masa reses parlemen Australia.

 

Bersambung

Selanjutnya:  
Studi Banding Komisi VIII (2): Berkunjung Saat Parlemen Australia Reses
Studi Banding Komisi VIII (3): Studi Banding Bawa Anak Isteri
Studi Banding Komisi VIII (4): Bahas RUU Fakir Miskin, Tak Kunjungi Daerah Miskin

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

    Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

    Nasional
    Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

    Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

    Nasional
    SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

    SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

    Nasional
    Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

    Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

    Nasional
    Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

    Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

    Nasional
    Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

    Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

    Nasional
    Soal 'Presidential Club', Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

    Soal "Presidential Club", Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

    Nasional
    Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

    Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

    Nasional
    Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

    Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

    Nasional
    Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

    Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

    Nasional
    Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

    Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

    Nasional
    Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

    Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

    Nasional
    Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

    Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

    Nasional
    Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

    Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

    Nasional
    Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

    Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com