Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanura Tak Mau Terjebak Soal Capres

Kompas.com - 23/04/2011, 14:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Hanura, Wiranto mengatakan, Hanura belum mau terjebak pada urusan calon presiden atau capres. "Ini seakan kita berorientasi (hanya pada) kekuasaan, lalu mengingkari misi kerakyatan partai kami," kata Wiranto kepada pers di Jakarta, Sabtu (23/4/2011).

Wiranto mengatakan itu usai memberi pengarahan pada Pembukaan Rapat Pemantapan Program Pemenangan Pemilu DPP Partai Hanura yang digelar Bappilu partai tersebut.

Menjawab pertanyaan tentang wacana capres independen karena faktor merosotnya kepercayaan publik terhadap capres parpol, Wiranto pun terkesan tidak mau berkomentar lebih.

"Capres independen? Terserah. Tetapi, ini berarti kita terjebak lagi pada merombak-rombak sistem. Janganlah kita terbiasa terburu-buru mencari jalan keluar, jadi hanya ingin menjawab sesuatu karena ada kekecewaan. Ini tak benar dalam berdemokrasi yang sesuai konstitusi," tandasnya.

Sebaiknya, lanjut Wiranto, sistemnya diperkuat dulu dan diperbaiki aplikasinya, lalu disempurnakan pada proses berdemokrasinya. "Apa kita mau terus amandemen lagi (UUD)?" tanyanya.

Kutu Loncat

Sementara itu, mengenai fenomena ’kutu loncat’, Wiranto mengatakan, pada partai-partai berbasis ideologi, tindakan ini benar-benar tabu, memalukan dan haram. "Karena ini soal ideologi. Tetapi kan ini agaknya berubah, terutama di era kebebasan pascareformasi, di mana partai tak berbasis ideologi, tapi pragmatis," ungkapnya.

Makanya, menurut Wiranto, hanya untuk mendapatkan kekuasaan atau mempertahankan power-nya, seseorang bisa pindah partai. "Jadi, demi kekuasaan, untuk kepentingan sesaat, kepentingan pribadi, bukan ideologi dan hati nurani. Hanya karena alasan pragamatis, tujuan singkat, kepentingan pribadi," ujarnya.

Bagi Wiranto, dengan kondisi saat ini, boleh-boleh saja itu terjadi. "Tetapi yang tidak bagus, jika hanya untuk mengamankan Tipikor, dia pindah. Ini janganlah. Dan kalau sudah ada yang terlanjur karena itu, jangan lagi," katanya.

Tommy Soeharto

Menanggapi rencana Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto mendeklarasikan partai baru pada Juni nanti, Wiranto mengatakan, silahkan saja. "Memang tidak mudah (mendirikan partai). Tetapi, jika itu untuk memperbaiki citra politisi, oke aja. Bukan sebaliknya, menambah ruwet kemarakan politik di era demokrasi yang bebas begini," kata Wiranto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com