Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lagi-lagi Nunun Dipertanyakan

Kompas.com - 21/04/2011, 09:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah terdakwa kasus suap cek perjalanan (traveller cheque) dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004 yang dimenangkan Miranda S Goeltom kembali mempertanyakan Nunun Nurbaeti dalam nota keberatan mereka yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (20/4/2011) malam.

Nunun, istri mantan Wakil Kepala Polri Adang Daradjatun, dinilai sebagai saksi kunci dalam kasus yang menjerat 26 politisi DPR periode1999-2004. Berdasarkan kesaksian di persidangan terungkap, cek perjalanan diberikan oleh Arie Malangjudo yang mengaku mendapat perintah dari pengusaha Nunun. Hingga hari ini Nunun tidak pernah memenuhi panggilan pemeriksaan dengan alasan sakit lupa berat.

Kuasa hukum terdakwa Matheos Pormes dan Soetanto Pranoto, yakni Sylvestor Nong, menyebut Nunun sebagai tokoh fiktif yang tidak pernah dihadirkan KPK. "Apa ada yang pernah berfoto dengan Nunun? Jangan-jangan Nunun adalah tokoh fiktif. Terdakwa layak diadili jika Nunun dihadirkan dalam persidangan," katanya. 

Demikian pula dengan kuasa hukum terdakwa lainnya, yakni Petrus Celestinus, yang membacakan eksepsi (nota keberatan) atas nama M Iqbal, politisi PDI-P. Menurut Petrus, persidangan terhadap terdakwa menjungkirbalikkan logika karena hingga kini si pemberi suap belum terungkap. 

"KPK hanya mau memeriksa, menjadikan tersangka, kemudian menjadikan terdakwa, sementara pimpinan partai dan pimpinan PDI-P sebagai pihak yang bertanggung jawab sama sekali tidak disentuh. Bahkan pemiliki TC (traveller cheque) yang dari awal disebut-sebut namanya, Nunun Nurbaeti hingga saat ini tidak diperiksa," ujarnya. 

Posisi Nunun, lanjut Petrus, sangat strategis tetapi juga misterius. "Sehingga memunculkan sejumlah spekulasi yang menyatakan bahwa TC yang beredar di DPR tidak ada hubungannya dengan Miranda Goeltom (pemenang Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004), tetapi lebih pada kepentingan Nunun untuk menjadikan suaminya sebagai Kapolri," tuturnya. 

Politisi PDI-P lainnya, Engelina Pattiasina, mengungkapkan hal senada. Dalam eksepsi yang dibacakannya sendiri, Engelina menuding KPK sengaja menyembunyikan Nunun. "Nunun terkesan kuat diupayakan penuntut umum untuk tidak hadir di pengadilan karena ketika Nunun hadir, maka semua rekayasa, manipulasi, bisa terbuka," katanya. 

Terdakwa lainnya, Ni Luh Mariani, membuat eksepsinya dengan judul "Dilema Penegakan Hukum Terkait Nunun Nurbaeti yang Membisu alias Nunun yang Hilang dan Sudah Lenyap". Ni Luh mempertanyakan keberadaan dan pertanggungjawaban Nunun. Menurut dia, Nunun tidak memiliki hati nurani sehingga lepas tanggung jawab dan menghilang. 

"Nunun di tempat aman menertawai penegak hukum yang dianggap tidak punya gigi," tuturnya. "Alangkah ironisnya jika Nunun masih hidup tetapi tidak tahu di mana, atau tahu tempatnya tetapi berpura-pura tidak tahu. Atau tahu tempatnya tetapi tidak bisa diganggu karena dijaga harimau perkasa yang tidak bisa dianggap remeh," ucapnya. 

Sebagian besar terdakwa merasa dikambinghitamkan dalam kasus dugaan suap cek perjalanan ini. Pasalnya, hingga kini si pemberi suap belum terungkap. KPK di setiap kesempatan menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya menghadirkan Nunun.

 

 

Baca juga Jihad Individual, Ideologi Baru Teroris

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

    Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

    Nasional
    Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

    Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

    Nasional
    Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

    Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

    Nasional
    Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

    Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

    Nasional
    TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

    TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

    Nasional
    ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

    ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

    Nasional
    Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

    Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

    Nasional
    Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

    Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

    Nasional
    Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

    Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

    Nasional
    Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

    Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

    Nasional
    Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

    Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

    Nasional
    Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

    Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

    Nasional
    Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

    Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

    Nasional
    Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

    Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com